Pendidikan Kedokteran


METADATA
Nomor 20
Tahun 2013
Tanggal Penetapan 06 August 2013
Tanggal Pengundangan 06 August 2013
Tanggal Pengundangan 2013-08-06
Abstrak KEDOKTERAN-PENDIDIKAN 2013 UU NO. 20, LN 2013/NO. 132, TLN. NO. 5434, LL SETNEG : 59 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN - Pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi. Upaya melakukan penataan pendidikan kedokteran untuk mencapai tujuan tersebut, belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran. - Dasar Hukum: Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang ; asas penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi, afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk itu, kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi adalah kurikulum berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi, dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2013. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 8 Bab dan 64 Pasal. - Penjelasan 18 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi IX
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 2
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    2.
    Pasal 12
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    3.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 0/0
    Belum ditetapkan
    4.
    Pasal 20
    Ayat 4
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    5.
    Pasal 21
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 52/2017
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
    6.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2/2016
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
    7.
    Pasal 23
    Ayat 1
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    8.
    Pasal 23
    Ayat 3
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    9.
    Pasal 24
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 18/2018
    Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
    10.
    Pasal 27
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 43/2017
    Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran Dan Program Studi Kedokteran Gigi
    11.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2/2015
    Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pasa Perguruan Tinggi Negeri
    12.
    Pasal 30
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 2/2015
    Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
    13.
    Pasal 31
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 0/0
    Belum ditetapkan
    14.
    Pasal 33
    Ayat 6
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    15.
    Pasal 33
    Ayat 5
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    16.
    Pasal 35
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 96/2014
    Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
    17.
    Pasal 36
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 30/2014
    tata cara pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau dokter gigi
    18.
    Pasal 37
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 52/2017
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
    19.
    Pasal 41
    Ayat 1
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    20.
    Pasal 42
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    21.
    Pasal 45
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 52/2017
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
    22.
    Pasal 46
    Ayat 3
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    23.
    Pasal 47
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62/2016
    Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
    24.
    Pasal 48
    Ayat 4
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    25.
    Pasal 50
    Ayat 4
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    26.
    Pasal 52
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 18/2018
    Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
    27.
    Pasal 57
    Ayat 2
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    28.
    Pasal 58
    Ayat 3
    Peraturan Menteri No. 0/0
    Belum ditetapkan
    29.
    Pasal 6
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 52/2017
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
    30.
    Pasal 7
    Ayat 9
    Peraturan Pemerintah No. 52/2017
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran
    31.
    Pasal 8
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 0/0
    belum ditetapkan
    32.
    Pasal 9
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 43/2017
    Kuota Nasional Dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran Dan Program Studi Kedokteran Gigi
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI