Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

METADATA
Nomor	19
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	06 August 2013
Tanggal Pengundangan	06 August 2013
Tanggal Pengundangan	2013-08-06
Abstrak	PEMBERDAYAAN PETANI- PERLINDUNGAN 2013 UU NO. 19, LN 2013/NO. 131, TLN. NO. 5433, LL SETNEG : 65 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI - Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068). - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dan Pendanaan, Pengawasan, Peran serta Masyarakat, dan.Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Agustus 2013. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Petani masih tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 10 Bab dan 108 Pasal. - Penjelasan 26 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 59 dalam Frasa “hak sewa” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD NRI 1945
bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;
bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 71 selengkapnya menjadi, “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 31 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
2.	Pasal 36 Ayat 0	Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/HM.130/8/2018	Sistem Peringatan Dini Dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim
3.	Pasal 37 Ayat 2	Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015/2015	tentang Fasilitas Asuransi Petani
4.	Pasal 39 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 40/PERMENTAN/SR.230/7/2015	Fasilitasi Asuransi Pertanian
5.	Pasal 42 Ayat 4	Peraturan Menteri Pertanian No. 120/PERMENTAN/OT.140/10/2014	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani
6.	Pasal 43 Ayat 5	Peraturan Menteri Pertanian No. 120/PERMENTAN/OT.140/10/2014	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani
7.	Pasal 44 Ayat 0	Peraturan Menteri Pertanian No. 44/Permentan/OT.140/10/2009	Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices)
8.	Pasal 51 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
9.	Pasal 65 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 65/2019	Jaminan Luasan Lahan Pertanian
10.	Pasal 87 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 81/2020	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani
11.	Pasal 91 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 81/2020	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Usaha Tani
12.	Pasal 99 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani