JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Organisasi Kemasyarakatan

METADATA
Nomor	17
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	22 July 2013
Tanggal Pengundangan	22 July 2013
Tanggal Pengundangan	2013-07-22
Abstrak	KEMASYARAKATAN-ORGANISASI 2013 UU NO. 17, LN 2013/NO. 116, TLN. NO. 5430, LL SETNEG : 46 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2013. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. - Penjelasan 11 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Mencabut UU - No.8 / 1985
Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 2 / 2017
Diubah UU - No. 16/2017

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2016	Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
2.	Pasal 19 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3.	Pasal 40 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4.	Pasal 42 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
5.	Pasal 50 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
6.	Pasal 57 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
7.	Pasal 82 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data