JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Organisasi Kemasyarakatan

METADATA Undang-Undang
Nomor	17
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	22 July 2013
Tanggal Pengundangan	22 July 2013
Tanggal Pengundangan	2013-07-22
Abstrak	KEMASYARAKATAN-ORGANISASI 2013 UU NO. 17, LN 2013/NO. 116, TLN. NO. 5430, LL SETNEG : 46 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan Ormas. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai ormas yang didirikan oleh warga negara asing ataupun ormas asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Juli 2013. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri atas 19 Bab dan 87 Pasal. - Penjelasan 11 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi II

Status

Mencabut UU - No.8 / 1985
Diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - No. 2 / 2017
Diubah UU - No. 16/2017

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 12 Ayat 4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2016	Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
2.	Pasal 19 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
3.	Pasal 40 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4.	Pasal 42 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
5.	Pasal 50 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
6.	Pasal 57 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
7.	Pasal 82 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 58/2016	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data