Minyak Dan Gas Bumi


METADATA
Nomor 22
Tahun 2001
Tanggal Penetapan 21 November 2001
Tanggal Pengundangan 21 November 2001
Tanggal Pengundangan 2001-11-21
Abstrak GAS BUMI - MINYAK 2001 UU NO. 22, LN 2001 / NO. 136, TLN. NO. 4152, LL SETKAB : 53 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI - Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Agar fungsi Pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien maka pada Kegiatan Usaha Hulu dibentuk Badan Pelaksana, sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dibentuk Badan Pengatur. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 23 November 2001. - Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi VII
Status
  • Mencabut UU - No. 44 Prp 1960
  • Mencabut UU - No. 15/1962
  • Mencabut UU - No. 8/1971
  • Mencabut UU - No. 10/1974
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Nomor 36/PUU-X/2012 (untuk Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44 , Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63)
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata “diberi wewenang”; Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; dan Pasal 28 ayat (2) dan (3)bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 18
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    2.
    Pasal 19
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    3.
    Pasal 20
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    4.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    5.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    6.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No. 6/2005
    Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan Usaha
    7.
    Pasal 30
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 36/2004
    Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
    8.
    Pasal 31
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    9.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    10.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 42/2002
    Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    11.
    Pasal 40
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    12.
    Pasal 41
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 42/2002
    Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    13.
    Pasal 41
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 49/2012
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    14.
    Pasal 43
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    15.
    Pasal 44
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 42/2002
    Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
    16.
    Pasal 46
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/2012
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    17.
    Pasal 47
    Ayat 5
    Keputusan Presiden No. 86/2002
    Pembentukan Badan Pengatur dan Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    18.
    Pasal 47
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/2012
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    19.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 48/2019
    Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    20.
    Pasal 48
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 49/2012
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    21.
    Pasal 49
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 36/2004
    Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
    22.
    Pasal 8
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 36/2004
    Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
    23.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 49/2012
    Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
    24.
    Pasal 8
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/2004
    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI