Tentara Nasional Indonesia

METADATA
Nomor	34
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	16 October 2004
Tanggal Pengundangan	16 October 2004
Tanggal Pengundangan	2004-10-16
Abstrak	INDONESIA - NASIONAL - TENTARA 2004 UU NO. 34, LN 2004 / NO. 127, TLN. NO. 4439, LL SETNEG : 68 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dinilai tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh tuntutan reformasi dan demokrasi, perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UndangUndang tentang Tentara Nasional Indonesia; - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22 A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : kedudukan; peran, fungsi, dan tugas; pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI; prajurit; pembiayaan; dan hubungan kelembagaan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2004. - Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. - Undang-Undang ini terdiri dari 11 Bab dan 78 Pasal. - Penjelasan 31 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Mencabut UU - UU No. 2/1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 16/2019	Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia
2.	Pasal 12 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 66/2019	Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia
3.	Pasal 13 Ayat 10	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
4.	Pasal 14 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
5.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
6.	Pasal 26 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 50/2015	Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia
7.	Pasal 27 Ayat 3	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
8.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Menteri Pertahanan No. 27/2012	Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia.
9.	Pasal 29 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
10.	Pasal 30 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
11.	Pasal 31 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
12.	Pasal 32 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
13.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
14.	Pasal 34 Ayat 3	Peraturan Panglima TNI No. 28/2013	Peraturan Tata Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia.
15.	Pasal 38 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	Belum ditetapkan
16.	Pasal 40 Ayat 2	Peraturan Panglima TNI No. 11/2019	Seragam Dinas Tentara Nasional Indonesia
17.	Pasal 41 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
18.	Pasal 42 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
19.	Pasal 44 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
20.	Pasal 45 Ayat -	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
21.	Pasal 46 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
22.	Pasal 47 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
23.	Pasal 50 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
24.	Pasal 51 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
25.	Pasal 55 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
26.	Pasal 56 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
27.	Pasal 57 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
28.	Pasal 58 Ayat 4	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	-
29.	Pasal 59 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 0/0	Belum Ditetapkan
30.	Pasal 61 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum Ditetapkan
31.	Pasal 62 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 39/2010	Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
32.	Pasal 63 Ayat 2	Keputusan Panglima TNI No. 11/2007	Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit.
33.	Pasal 76 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 43/2009	Pengambilalihan Aktivitas Bisnis Tentara Nasional Indonesia.

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tentara Nasional Indonesia