Bangunan Gedung


METADATA
Nomor 28
Tahun 2002
Tanggal Penetapan 16 December 2002
Tanggal Pengundangan 16 December 2002
Tanggal Pengundangan 2002-12-16
Abstrak GEDUNG - BANGUNAN 2002 UU NO. 28, LN 2002 / NO. 134, TLN. NO. 4247, LL SETKAB : 50 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG BANGUNAN GEDUNG - Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Agar bangunan gedung dapat terselenggara secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Undang-undang tentang Bangunan Gedung. - Dasar hukum undang-undang ini adalah: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap penyeleng-garaan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksi. Maksud dan tujuan pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya, bagi kepentingan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 16 Desember 2002, dan mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan. - Peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung yang telah ada dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 49 Pasal - Penjelasan 26 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    2.
    Pasal 12
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    3.
    Pasal 13
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    4.
    Pasal 14
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    5.
    Pasal 18
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    6.
    Pasal 19
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    7.
    Pasal 20
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    8.
    Pasal 22
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    9.
    Pasal 23
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    10.
    Pasal 24
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    11.
    Pasal 25
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    12.
    Pasal 26
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    13.
    Pasal 27
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    14.
    Pasal 28
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    15.
    Pasal 29
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    16.
    Pasal 30
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    17.
    Pasal 31
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    18.
    Pasal 32
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    19.
    Pasal 36
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    20.
    Pasal 37
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    21.
    Pasal 38
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    22.
    Pasal 39
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    23.
    Pasal 42
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    24.
    Pasal 43
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    25.
    Pasal 45
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    26.
    Pasal 46
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    27.
    Pasal 47
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    28.
    Pasal 6
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    29.
    Pasal 8
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    30.
    Pasal 9
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    No UU Deskripsi Aksi
    1.
    Pasal No. 28/2002
    Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung) menjadi landasan hukum penyelenggaraan bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk mencapai berbagai sasaran menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Bangunan Gedung beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.
    VIEW

    DOWNLOAD
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI