Perikanan

METADATA
Nomor	31
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	06 October 2004
Tanggal Pengundangan	06 October 2004
Tanggal Pengundangan	2004-10-06
Abstrak	PERIKANAN 2004 UU NO. 31, LN 2004 / NO. 118, TLN. NO. 4433, LL SETKAB : 86 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang berlaku hingga sekarang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dan oleh karena itu perlu diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Perikanan yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : penguatan kelembagaan di bidang pelabuhan perikanan, kesyahbandaran perikanan, dan kapal perikanan; pengelolaan perikanan yang didorong untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan kelautan dan perikanan; pengelolaan perikanan dengan tetap memperhatikan dan memberdayakan nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil; pengelolaan perikanan yang dilakukan di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan laut lepas yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan persyaratan atau standar internasional yang berlaku; pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, baik yang berada di perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, maupun laut lepas dilakukan pengendalian melalui pembinaan perizinan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan internasional sesuai dengan kemampuan sumber daya ikan yang tersedia; pengawasan perikanan; pemberian kewenangan yang sama dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan kepada penyidik pegawai negeri sipil perikanan, perwira TNI-AL dan pejabat polisi negara Republik Indonesia; pembentukan pengadilan perikanan; dan pembentukan dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Bab dan 111 Pasal. - Penjelasan 35 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Mencabut UU - UU No. 9/1985 tentang Perikanan
Mencabut UU - Pasal 16 ayat (1) UU No. 5/1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Diubah UU - UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31/2004 Tentang Perikanan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 11 Ayat 1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.14/MEN/2007/2007	Keadaan Kritis yang Membahayakan atau dapat Membahayakan Sediaan Ikan, Spesies Ikan atau Lahan Pembudidayaan
2.	Pasal 12 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
3.	Pasal 13 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 60/2007	Konservasi Sumber Daya Ikan
4.	Pasal 14 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
5.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
6.	Pasal 16 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
7.	Pasal 17 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
8.	Pasal 19 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 28/2017	Pembudidayaan Ikan
9.	Pasal 22 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 57/2015	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
10.	Pasal 24 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 57/2015	Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
11.	Pasal 32 Ayat -	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN//2007	Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
12.	Pasal 33 Ayat -	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN//2005	Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial
13.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
14.	Pasal 36 Ayat 4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0/0	-
15.	Pasal 40 Ayat -	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 0/0	-
16.	Pasal 41 Ayat 2	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2006	Pelabuhan Perikanan
17.	Pasal 42 Ayat 4	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 19/2006	Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan
18.	Pasal 44 Ayat 1	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03/MEN//2007	Surat Laik Operasi Kapal
19.	Pasal 51 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 19/2006	PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan
20.	Pasal 56 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 30/2008	PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan
21.	Pasal 59 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 62/2014	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Perikanan
22.	Pasal 64 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 50/2015	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya-Ikan Kecil
23.	Pasal 65 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 38/2007	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
24.	Pasal 7 Ayat 7	Keputusan Presiden No. 21/2007	KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG DEWAN KELAUTAN INDONESIA
25.	Pasal 71 Ayat 6	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2006	Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
26.	Pasal 78 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 24/2006	PP No. 24 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan
27.	Pasal 8 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 30/2008	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan.

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perikanan