JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

METADATA

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta
Mencabut UU - UU No. 7/1987 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.
Mencabut UU - UU No. 12/1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987
Dicabut UU - UU NO. 28/2014

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
2.	Pasal 16 Ayat 6	Keputusan Presiden No. 0/0	-
3.	Pasal 16 Ayat 5	Keputusan Presiden No. 0/0	-
4.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 0/0	-
5.	Pasal 28 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 29/2004	Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (Optical Disk)
6.	Pasal 37 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 2/2005	Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
7.	Pasal 37 Ayat 6	Keputusan Presiden No. 0/0	-
8.	Pasal 47 Ayat 4	Keputusan Presiden No. 0/0	-
9.	Pasal 48 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0
10.	Pasal 54 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 38/2009	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
11.	Pasal 54 Ayat 2	Keputusan Direktur Jenderal No. H-01.PR.07.06/2004	Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data