Kepolisian Negara Republik Indonesia

METADATA
Nomor	2
Tahun	2002
Tanggal Penetapan	08 January 2002
Tanggal Pengundangan	08 January 2002
Tanggal Pengundangan	2002-01-08
Abstrak	NEGARA REPUBLIK INDONESIA - KEPOLISIAN 2002 UU NO. 2, LN 2002 / NO. 2, TLN. NO. 4168, LL SETNEG : 33 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia, sehingga perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia; kemudian mengenai lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Januari 2002; - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku - Undang-Undang ini terdiri dari 9 Bab dan 45 Pasal - Penjelasan 16 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 32/2015	TENTANG PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2014	TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
3.	Pasal - Ayat -	Peraturan Presiden No. 5/2017	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 17/2019	Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 7/2022	Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI
6.	Pasal 11 Ayat 7	Peraturan Presiden No. 17/2011	Komisi Kepolisian Nasional
7.	Pasal 11 Ayat 8	Peraturan Pemerintah No. 1/2003	Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI
8.	Pasal 11 Ayat 8	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1/2017	Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Tata Kerja Penasehat Ahli Kepala Kepolisian Negara RI
9.	Pasal 12 Ayat 2	Keputusan Kepala Kepolisian RI No. KEP/677/III//2020	Eselon/Nivellering Jabatan dan Formasi Jabatan Fungsional Wisyaiswara Kepolisian, Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian, Psikolog Kepolisian dan Auditor Kepolisian di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
10.	Pasal 14 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 43/2012	Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa
11.	Pasal 15 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 60/2017	Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat
12.	Pasal 15 Ayat 1	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 26/2010	Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepolisian
13.	Pasal 15 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 60/2017	Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
14.	Pasal 20 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 21/2002	Perubahan Atas PP No. 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara RI Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No.4 Tahun 2002
15.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1/2021	Pemolisian Masyarakat
16.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3/2021	Sumpah atau Janji di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
17.	Pasal 24 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 27/2016	Ikatan Dinas Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia
18.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 11/2018	Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
19.	Pasal 26 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 54/2020	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
20.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 2/2003	TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
21.	Pasal 29 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 3/2003	TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
22.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 1/2003	TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
23.	Pasal 32 Ayat 2	Keputusan Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian No. 346/2015	Standar Kompetensi Kerja Khusus
24.	Pasal 34 Ayat 3	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 7/2022	Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
25.	Pasal 35 Ayat 2	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 7/2022	Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
26.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 9/2014	Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota Elektronik Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
27.	Pasal 37 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 17/2011	Komisi Kepolisian Nasional
28.	Pasal 39 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 17/2011	Tentang Komisi Kepolisian Nasional
29.	Pasal 41 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 2/2015	Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
30.	Pasal 42 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 68/2008	Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
31.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 23/2007	Pembagian Daerah Hukum Kepolisian
32.	Pasal 7 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 54/2022	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Kepolisian Negara Republik Indonesia