JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Lembaga Keuangan Mikro

METADATA
Nomor	1
Tahun	2013
Tanggal Penetapan	08 January 2013
Tanggal Pengundangan	08 January 2013
Tanggal Pengundangan	2013-01-08
Abstrak	KEUANGAN MIKRO- LEMBAGA 2013 UU NO. 1, LN 2013/NO. 12, TLN. NO. 5394, LL SETNEG : 25 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO - Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), atas dasar itu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, kegiatan layanan jasa keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara Iebih komprehensif dengan membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang kegiatan usaha LKM yang meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, serta cakupan wilayah usaha suatu LKM yang berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan perizinannya (multi-licensing). Untuk memberikan kepercayaan kepada para penyimpan, dapat dibentuk lembaga penjamin simpanan LKM yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah dapat pula ikut mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM bersama Pemerintah Daerah dan LKM; Undang-Undang ini mengatur pula ketentuan mengenai tukar-menukar informasi antar-LKM. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai penggabungan, peleburan, dan pembubaran. Di dalam Undang-Undang ini, perlindungan kepada pengguna jasa LKM, pembinaan dan pengawasan LKM, diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013 - Undang-Undang ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkan. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 42 Pasal. - Penjelasan 7 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
2.	Pasal 11 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 89/2014	Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
3.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/2014	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
4.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
5.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 89/2014	TENTANG SUKU BUNGA PINJAMAN ATAU IMBAL HASIL PEMBIAYAAN DAN LUAS CAKUPAN WILAYAH USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
6.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 89/2014	Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro
7.	Pasal 19 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 0/-	-
8.	Pasal 21 Ayat 4	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/2014	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
9.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
10.	Pasal 23 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
11.	Pasal 27 Ayat a	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
12.	Pasal 28 Ayat 5	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2014	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
13.	Pasal 30 Ayat 1b	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
14.	Pasal 32 Ayat -	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/2014	Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
15.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/2014	Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
16.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
17.	Pasal 7 Ayat 2	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/2014	Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah Peraturan OJK No.61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data