JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

METADATA
Nomor	27
Tahun	2004
Tanggal Penetapan	06 October 2004
Tanggal Pengundangan	06 October 2004
Tanggal Pengundangan	2004-10-06
Abstrak	KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI 2004 UU NO. 27, LN 2004 / NO. 114, TLN. NO. 4429, LL SETKAB : 23 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI - Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terjadi pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi. Untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah konkret dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : proses pengungkapan kebenaran; pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; dan pertimbangan amnesti. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 46 Pasal. - Penjelasan 9 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 006/PUU-IV/2006, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 13 Ayat -	Peraturan No. 0/0	-
2.	Pasal 15 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 0/0	-
3.	Pasal 21 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
4.	Pasal 33 Ayat 5	Keputusan Presiden No. 7/2005	Kepres RI No. 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data