JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

METADATA
Nomor	19
Tahun	2012
Tanggal Penetapan	16 November 2012
Tanggal Pengundangan	17 November 2012
Tanggal Pengundangan	2012-11-17
Abstrak	TAHUN ANGGARAN 2013- ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2012 UU NO. 19, LN 2012/NO. 228, TLN. NO. 5361, LL SETNEG : 74 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013 - Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah yang termuat dalam Surat Keputusan DPD Nomor 10/DPD RI/I/2012-2013 tanggal 1 Oktober 2012. Atas dasar tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2013 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2013 antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 17 November 2012. - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013. - Undang-undang ini terdiri dari 37 Pasal. - Penjelasan 38 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Badan Anggaran

Status

Diubah UU - UU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 39/2012	Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
2.	Pasal 11 Ayat 6	Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.02//2013	Tata Cara Revisi Anggran Tahun Anggaran 2013
3.	Pasal 13 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.07/2012	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013
4.	Pasal 14 Ayat 12	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
5.	Pasal 15 Ayat 11	Peraturan Menteri Keuangan No. 195.PMK.07/2012	Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013
6.	Pasal 18 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 144/PMK.06/2013	Tata Cara Pelaksanaan Pengambilalihan PT. Indonesia Asahan Aluminium Dalam Rangka Penyelesaian Pengakhiran Perjanjian Induk Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Para Penanam Modal Untuk Proyek Pembangkit Listrik Dan Aluminium Asahan
7.	Pasal 19 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
8.	Pasal 20 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
9.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 52/2013	TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
10.	Pasal 24 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
11.	Pasal 26 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.08/2017	Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
12.	Pasal 27 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
13.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
14.	Pasal 29 Ayat 4	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
15.	Pasal 30 Ayat 3	Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0	-
16.	Pasal 7 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 37/2012	Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2013
17.	Pasal 8 Ayat 9	Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.PMK.011/2013	Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2013

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data