Pangan

METADATA
Nomor	18
Tahun	2012
Tanggal Penetapan	16 November 2012
Tanggal Pengundangan	17 November 2012
Tanggal Pengundangan	2012-11-17
Abstrak	PANGAN 2012 UU NO. 18, LN 2012/NO. 227, TLN. NO. 5360, LL SETNEG : 83 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PANGAN - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan kondisi eksternal dan internal, demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang dihasilkan kemudian sehingga perlu diganti, dengan membentuk undang-undang yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 20, Pasal 21,Pasal 28A, dan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Penyelenggaraan Pangan yang mencakup perencanaan Pangan, Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, konsumsi Pangan dan Gizi, Keamanan Pangan, label dan iklan Pangan, pengawasan, sistem informasi Pangan, penelitian dan pengembangan Pangan, kelembagaan Pangan, peran serta masyarakat, dan penyidikan. Undang-Undang tentang Pangan ini menyesuaikan dengan perkembangan eksternal dan internal mengenai Pangan di Indonesia, seperti demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, penegakan hukum, dan kondisi aktual masyarakat Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 November 2012. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-undang ini terdiri dari 17 Bab dan 154 Pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi IV

Status

Mencabut UU - UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 102 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
2.	Pasal 103 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 69/1999	Label Dan Iklan Pangan
3.	Pasal 106 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 69/1999	Label dan Iklan Pangan
4.	Pasal 107 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
5.	Pasal 112 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
6.	Pasal 116 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
7.	Pasal 129 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 0/0	-
8.	Pasal 131 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
9.	Pasal 28 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
10.	Pasal 37 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN
11.	Pasal 43 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
12.	Pasal 45 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
13.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
14.	Pasal 52 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
15.	Pasal 54 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 17/2015	Ketahanan Pangan dan Gizi
16.	Pasal 57 Ayat 2	Peraturan Daerah No. 1/2015	Ketahanan Pangan Daerah
17.	Pasal 65 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN
18.	Pasal 66 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
19.	Pasal 68 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. -/-	-
20.	Pasal 71 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG KEAMANAN PANGAN
21.	Pasal 72 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	Keamanan Pangan
22.	Pasal 75 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
23.	Pasal 76 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
24.	Pasal 77 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
25.	Pasal 78 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
26.	Pasal 79 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
27.	Pasal 81 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
28.	Pasal 83 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
29.	Pasal 85 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
30.	Pasal 86 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
31.	Pasal 87 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
32.	Pasal 88 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN
33.	Pasal 94 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 86/2019	KEAMANAN PANGAN

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pangan