JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Industri Pertahanan

METADATA
Nomor	16
Tahun	2012
Tanggal Penetapan	05 October 2012
Tanggal Pengundangan	05 October 2012
Tanggal Pengundangan	2012-10-05
Abstrak	PERTAHANAN - INDUSTRI 2012 UU NO. 16, LN 2012/NO. 183, TLN. NO. 5343, LL SETNEG : 45 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN - Selama ini ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang industri pertahanan belum sepenuhnya mendorong dan memajukan pertumbuhan industri dan keunggulan sumber daya manusia yang mampu mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Industri Pertahanan. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20,Pasal 21, Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : tujuan, fungsi, dan ruang lingkup Industri Pertahanan. Selain itu, diatur pula hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, pengelolaan Industri Pertahanan, pemasaran produk yang dihasilkan dari seluruh proses produksi yang dilakukan Industri Pertahanan. Pengaturan hal tersebut merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan Industri Pertahanan menuju kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dan jasa pemeliharaan alat peralatan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi Industri Pertahanan agar bekerja secara sinergis sehingga pada akhirnya Industri Pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Oktober 2012. - Undang-undang ini terdiri dari 10 Bab dan 79 Pasal. - Pemerintah melakukan restrukturisasi dan penyehatan keuangan termasuk neraca terhadap Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan sebagai pemadu utama (lead integrator) paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Penjelasan 14 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi I

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 141/2015	Pengelolaan Industri Pertahanan.
2.	Pasal 23 Ayat -	Peraturan Presiden No. 59/2013	Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan
3.	Pasal 24 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
4.	Pasal 34 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 141/2015	Pengelolaan Industri Pertahanan
5.	Pasal 38 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
6.	Pasal 41 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 141/2015	Pengelolaan Industri Pertahanan
7.	Pasal 43 Ayat 9	Peraturan Pemerintah No. 76/2014	Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri
8.	Pasal 44 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 27/2019	Syarat dan Tata Cara Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Produk Industri Pertahanan Kontrak Jangka Panjang
9.	Pasal 50 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 141/2015	Pengelolaan Industri Pertahanan
10.	Pasal 56 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 141/2015	Pengelolaan Industri Pertahanan
11.	Pasal 60 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 141/2015	Pengelolaan Industri Pertahanan
12.	Pasal 62 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data