Pendidikan Tinggi


METADATA
Nomor 12
Tahun 2012
Tanggal Penetapan 10 August 2012
Tanggal Pengundangan 10 August 2012
Tanggal Pengundangan 2012-08-10
Abstrak TINGGI- PENDIDIKAN 2012 UU NO. 12, LN 2012/NO. 158, TLN. NO. 5336, LL SETNEG : 97 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI - Untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan pengaturan sebagai dasar dan kepastian hukum, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. - Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 31. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : penyelenggaraan pendidikan tinggi, penjaminan mutu, perguruan tinggi, pendanaan dan pembiayaan, penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh lembaga Negara lain, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 Agustus 2012. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Peraturan Pemerintah tentang bentuk dan mekanisme pendanaan PTN Badan Hukum ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 100 Pasal. - Penjelasan 32 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi X
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 18
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
    2.
    Pasal 19
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
    3.
    Pasal 20
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
    4.
    Pasal 21
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
    5.
    Pasal 22
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
    6.
    Pasal 23
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
    7.
    Pasal 24
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
    8.
    Pasal 25
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
    9.
    Pasal 26
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
    10.
    Pasal 27
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 65/2016
    Gelar Doktor Kehormatan
    11.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 46/2019
    Pendidikan Tinggi Keagamaan
    12.
    Pasal 31
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    13.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 46/2017
    Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Pendidikan Tinggi
    14.
    Pasal 33
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 50/2018
    Standar Nasional Pendidikan Tinggi
    15.
    Pasal 34
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendidikan, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    16.
    Pasal 38
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 3/2020
    Standar Nasional Pendidikan Tinggi
    17.
    Pasal 39
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 26/2016
    Rekognisi Pembelajaran Lampau
    18.
    Pasal 40
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 6/2022
    Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain
    19.
    Pasal 43
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
    20.
    Pasal 44
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/2020
    Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi
    21.
    Pasal 49
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020
    Standar Nasional Pendidikan Tinggi
    22.
    Pasal 50
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14/2014
    Kerja Sama Perguruan Tinggi
    23.
    Pasal 52
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020
    Standar Nasional Pendidikan Tinggi
    24.
    Pasal 54
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020
    Standar Nasional Pendidikan Tinggi
    25.
    Pasal 55
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 5/2020
    Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
    26.
    Pasal 57
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 34/2020
    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
    27.
    Pasal 60
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
    28.
    Pasal 62
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84/2013
    Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
    29.
    Pasal 66
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 23/2019
    Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia; Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret
    30.
    Pasal 68
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
    31.
    Pasal 7
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
    32.
    Pasal 70
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 4/2014
    Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
    33.
    Pasal 71
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84/2013
    Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta
    34.
    Pasal 72
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 38/2021
    Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi
    35.
    Pasal 73
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 48/2022
    tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
    36.
    Pasal 75
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 6/2020
    Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
    37.
    Pasal 76
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48/2022
    Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri
    38.
    Pasal 82
    Ayat -
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 34/2020
    Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
    39.
    Pasal 88
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 25/2020
    Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
    40.
    Pasal 89
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 26/2015
    tentang Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2020
    41.
    Pasal 90
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 23/2023
    Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain
    42.
    Pasal 92
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/2020
    Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
    43.
    Pasal 94
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 57/2022
    tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI