JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Sistem Peradilan Pidana Anak

METADATA
Nomor	11
Tahun	2012
Tanggal Penetapan	30 July 2012
Tanggal Pengundangan	30 July 2012
Tanggal Pengundangan	2012-07-30
Abstrak	PIDANA ANAK- SISTEM PERADILAN 2012 UU NO. 11, LN 2012/NO. 153, TLN. NO. 5332, LL SETNEG : 75 HLM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru, dengan membentuk membentuk Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G, dan Pasal 28I, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : diversi, acara peradilan pidana anak, petugas kemasyarakatan, pidana dan tindakan, pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak, anak korban dan anak saksi, pendidikan dan pelatihan, peran serta masyarakat, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, sanksi administratif, dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UndangUndang ini diberlakukan. - Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 108 Pasal. - Penjelasan 27 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 105 Ayat 1	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17/2015	Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penempatan Anak Sementara
2.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 65/2015	Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
3.	Pasal 21 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 65/2015	Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
4.	Pasal 25 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/2017	Pedoman Register Perkara Anak Dan Anak Korban
5.	Pasal 71 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 58/2022	Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak
6.	Pasal 82 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 58/2022	Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak
7.	Pasal 90 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 75/2020	Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
8.	Pasal 92 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 175/2014	Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum Dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak
9.	Pasal 94 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 8/2017	Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data