JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

METADATA
Nomor	24
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	25 November 2011
Tanggal Pengundangan	25 November 2011
Tanggal Pengundangan	2011-11-25
Abstrak	JAMINAN SOSIAL - BADAN PENYELENGGARA 2011 UU NO. 24, LN 2011/NO. 116, TLN. NO. 5256, LL SETNEG : 68 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL - Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia., sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang :Pembentukan dan Ruang Lingkup; Status dan Tempat Kedudukan; Fungsi, Tugas, Wewenang; dan Kewajiban; Pendaftaran Peserta dan Pembayaran Iuran; Organ BPJS; Persyaratan, Tata Cara Pemilihan dan Penetapan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi; Pertanggungjawaban; Pengawasan; Aset; Pembubaran BPJS; Penyelesaian Sengketa; Hubungan Dengan Lembaga Lain; Larangan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2011. - Pada saat mulai beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama: a. 1 (satu) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Kesehatan; dan b. 2 (dua) tahun untuk peraturan yang mendukung beroperasinya BPJS Ketenagakerjaan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 18 Bab dan 71 Pasal. - Penjelasan 20 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi IX

Status

Mencabut UU - UU No. 3 Tahum 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Mencabut Peraturan Pemerintah - PP No.36 Tahun 1995
Dibatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi - No.82/PUU-X/2012, Pasal 15 ayat (1) bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 15 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 109/2013	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial
2.	Pasal 17 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 86/2013	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
3.	Pasal 19 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
4.	Pasal 19 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 82 /2018	Jaminan Kesehatan
5.	Pasal 22 Ayat 4	Peraturan Dewan Pengawas No. 0/0	-
6.	Pasal 24 Ayat 4	Peraturan Direksi No. 0/0	-
7.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Presiden No. 81/2015	Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta calon Anggota Pengganti antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
8.	Pasal 36 Ayat 5	Peraturan Presiden No. 81/2015	Tata cara pemilihan dan penetapan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta calon Anggota Pengganti antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
9.	Pasal 37 Ayat 7	Peraturan Presiden No. 108/2013	Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial
10.	Pasal 41 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 87/2013	Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
11.	Pasal 43 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 87/2013	Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
12.	Pasal 44 Ayat 8	Peraturan Presiden No. 110/2013	Gaji Atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
13.	Pasal 45 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 87/2013	Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan
14.	Pasal 51 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 85/2013	Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
15.	Pasal 53 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 88/2013	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
16.	Pasal 57 Ayat -	Peraturan Presiden No. 107/2013	Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
17.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 0/0	0

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data