JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pengelolaan Zakat

METADATA
Nomor	23
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	25 November 2011
Tanggal Pengundangan	25 November 2011
Tanggal Pengundangan	2011-11-25
Abstrak	ZAKAT - PENGELOLAAN 2011 UU NO. 23, LN 2011/NO. 115, TLN. NO. 5255, LL SETNEG : 29 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang baru . - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Badan Amil Zakat Nasional, Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan; Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi Administratif; Larangan; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 November 2011. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal. - Penjelasan 8 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi VIII

Status

Mencabut UU - Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Inpres No. 3/2014	OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
2.	Pasal 13 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3.	Pasal 14 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
4.	Pasal 16 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
5.	Pasal 20 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
6.	Pasal 24 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
7.	Pasal 27 Ayat 3	Peraturan Menteri Agama No. 52/2014	Syarat dan tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif
8.	Pasal 29 Ayat 6	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
9.	Pasal 33 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
10.	Pasal 36 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 14/2014	Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
11.	Pasal 4 Ayat 5	Peraturan Menteri Agama No. 52/2014	Syarat dan tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data