Rumah Susun

METADATA
Nomor	20
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	10 November 2011
Tanggal Pengundangan	10 November 2011
Tanggal Pengundangan	2011-11-10
Abstrak	SUSUN - RUMAH 2011 UU NO. 20, LN 2011/NO. 108, TLN. NO. 5252, LL SETNEG : 82 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG RUMAH SUSUN - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang, dan partisipasi masyarakat serta tanggung jawab dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan rumah susun sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Rumah Susun yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : penyelenggaraan rumah susun secara komprehensif meliputi pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 10 November 2011. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ini diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 19 Bab dan 120 Pasal. - Penjelasan 25 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi V

Status

Mencabut UU - UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 108 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun.
2.	Pasal 12 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
3.	Pasal 14 Ayat (2)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2007	Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi.
4.	Pasal 15 Ayat (1)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 7/2022	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus
5.	Pasal 16 Ayat (6)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
6.	Pasal 20 Ayat (5)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
7.	Pasal 24 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
8.	Pasal 27 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
9.	Pasal 29 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
10.	Pasal 32 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
11.	Pasal 40 Ayat (4)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
12.	Pasal 43 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 12/2021	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
13.	Pasal 45 Ayat (7)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
14.	Pasal 49 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
15.	Pasal 54 Ayat (4)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	-
16.	Pasal 55 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
17.	Pasal 56 Ayat (4)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
18.	Pasal 57 Ayat (5)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/2021	Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun.
19.	Pasal 60 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
20.	Pasal 69 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
21.	Pasal 71 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
22.	Pasal 78 Ayat -	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 23/2018	Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun
23.	Pasal 88 Ayat (4)	Peraturan Pemerintah No. 13/2021	Penyelenggaraan Rumah Susun
24.	Pasal 96 Ayat (6)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/2020	Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Materi yang dibatalkan Putusan MK

No	Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK	Materi Muatan Sesuai Keputusan MK	Putusan MK
1.	Pasal 75 Ayat (1) Angka/Huruf - Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) berakhir.	Tidak Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sepanjang frasa "Pasal 59 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa yang dimaksud dengan "masa transisi" dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak diartikan 1 (satu) tahun tanpa dikaitkan dengan belum terjualnya seluruh satuan rumah susun.	21/PUU-XIII/2015 26-01-2015 [ VIEW ]

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Rumah Susun