JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

METADATA
Nomor	18
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	09 November 2011
Tanggal Pengundangan	09 November 2011
Tanggal Pengundangan	2011-11-09
Abstrak	KOMISI YUDISIAL - PERUBAHAN 2011 UU NO. 18, LN 2011/NO. 106, TLN. NO. 5250, LL SETNEG : 26 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL - Ketentuan mengenai Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : beberapa pokok materi penting dalam perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, antara lain: penentuan secara tegas mengenai jumlah keanggotaan Komisi Yudisial; pencantuman Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim sebagai pedoman Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; permintaan bantuan oleh Komisi Yudisial kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim; pemanggilan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terhadap saksi yang tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut; dan penjatuhan sanksi baik ringan, sedang, maupun berat, kecuali pemberhentian tetap tidak dengan hormat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usul Komisi Yudisial. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 November 2011. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak UndangUndang ini diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 23 Perubahan Pasal. - Penjelasan 7 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mengubah UU - UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal I Ayat -	Peraturan Presiden No. 68/2012	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012 Tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
2.	Pasal I Ayat -	Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 2/2015	Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat
3.	Pasal I Ayat -	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 04/PB/MA/IX/ 2012, 04/PB/P/KY/09/2012	Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
4.	Pasal I Ayat -	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. 03/PB/MA/IX/ 2012, 03/PB/P.KY/09/2012	Tata Cara Pemeriksaan Bersama
5.	Pasal I Ayat -	Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No. No. 04/PB/MA/IX/2012, 04/PB/P/KY/09/2012	Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim
6.	Pasal I Ayat -	Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 1/2017	Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah
7.	Pasal I Ayat -	Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 2/2015	Penanganan Laporan Masyarakat
8.	Pasal I Ayat -	Peraturan Bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial No. 02/PB/MA/IX/2012 02?PB/MA/P.KY/09/2012	Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data