Pembentukan Peraturan Undang-Undang

METADATA
Nomor	12
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	12 August 2011
Tanggal Pengundangan	12 August 2011
Tanggal Pengundangan	2011-08-12
Abstrak	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - PEMBENTUKAN 2011 UU NO. 12, LN 2011/NO. 82, TLN. NO. 5234, LL SETNEG : 201 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2011. - Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 13 Bab dan 104 Pasal. - Penjelasan 25 hlm, lampiran 117 hlm
Lampiran	2011uu12.pdf

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III

Status

Mencabut UU - UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Diubah UU - UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Diubah UU - UU NO. 13/2022

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 21 Ayat 5	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1/2020	Tata Tertib
2.	Pasal 21 Ayat 6	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3.	Pasal 26 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 11/2019	Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019
4.	Pasal 29 Ayat -	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
5.	Pasal 31 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6.	Pasal 36 Ayat 4	Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 1/2020	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7.	Pasal 36 Ayat 5	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 31/2021	Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
8.	Pasal 37 Ayat 2	Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 95/2021	Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022
9.	Pasal 46 Ayat 3	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2/2020	Pembentukan Undang-Undang
10.	Pasal 47 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
11.	Pasal 53 Ayat -	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
12.	Pasal 54 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13.	Pasal 55 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
14.	Pasal 59 Ayat -	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
15.	Pasal 60 Ayat 2	Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1/2014	Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
16.	Pasal 64 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 87/2014	Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
17.	Pasal 70 Ayat 3	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2/2020	Pembentukan Undang-Undang
18.	Pasal 75 Ayat 4	Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1/2018	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
19.	Pasal 76 Ayat 3	Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1/2018	Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
20.	Pasal 98 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 59/2015	Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pembentukan Peraturan Undang-Undang