JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

METADATA
Nomor	10
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	08 August 2011
Tanggal Pengundangan	08 August 2011
Tanggal Pengundangan	2011-08-08
Abstrak	KOMODITI - PERDAGANGAN BERJANGKA-PERUBAHAN 2011 UU NO. 10, LN 2011/NO. 79, TLN. NO. 5232, LL SETNEG : 87 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI - Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi sehingga perlu dilakukan perubahan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. - Dalam Undang-Undang ini DIatur tentang : pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, praktik Perdagangan Berjangka di luar bursa, sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti (Ilegal), demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik. CATATAN : - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2011. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: a. sebelum dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi syariah, maka penyelenggaraan Kontrak Derivatif Syariah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan b. semua Peraturan Perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 37 Perubahan Pasal. - Penjelasan 46 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Mengubah UU - UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 49/2014	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
2.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Kepala Bappebti No. 90/Bappebti/Per/10/2011/2011	Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
3.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Kepala Bappebti No. 90/Bappebti/Per/10/2011/2011	Tentang Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
4.	Pasal 2 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 119/2018	Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Efek
5.	Pasal 3 Ayat -	Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 123/BAPPEBTI/PER/08/2015/2015	Tentang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 90/BAPPEBTI/PER/10/2011 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka
6.	Pasal 30A Ayat 3	Peraturan Kepala Bappebti No. 73/BAPPEBTI/Per/9/2009/2009	Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
7.	Pasal 30A Ayat 2	Peraturan Kepala Bappebti No. 73/BAPPEBTI/Per/9/2009/2009	Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
8.	Pasal 30A Ayat 2	Peraturan Kepala Bappebti No. 73/BAPPEBTI/Per/9/2009/2009	Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Persyaratan Kerjasama Antara Penyelenggara Dengan Peserta Sistem Perdagangan Alternatif
9.	Pasal 4 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 48/2015	Kementerian Perdagangan
10.	Pasal 44B Ayat 1	Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 111/BAPPEBTI/PER/01/2014/2014	Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka.
11.	Pasal 50 Ayat 1a	No. 2/2016	Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka
12.	Pasal 50 Ayat 6	Peraturan Kepala Bappebti No. 99/BAPPEBTI/PER/11/2012/2012	Penerimaan Nasabah Secara Elektronik On-Line di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
13.	Pasal 50 Ayat 1a	Peraturan Kepala Bappebti No. 2/2016	Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Pialang Berjangka

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data