JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

METADATA
Nomor	9
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	08 August 2011
Tanggal Pengundangan	08 August 2011
Tanggal Pengundangan	2011-08-08
Abstrak	RESI GUDANG - SISTEM - PERUBAHAN 2011 UU NO. 9, LN 2011/NO. 78, TLN. NO. 5231, LL SETNEG : 18 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG - Untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di bidang Sistem Resi Gudang perlu adanya pengaturan mengenai Lembaga Jaminan Resi Gudang, dengan membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : isi dari Resi Gudang, wewenang Badan Pengawas, isi sertifikat yang dikeluarkan Lembaga Penilaian Kesesuaian, Pembinaan Sistem Resi Gudang, Lembaga Jaminan Resi Gudang, Badan Pengawas, dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Agustus 2011. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dalam Sistem Resi Gudang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini. - Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini. - Undang-undang ini terdiri dari 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 11 Perubahan Pasal. - Penjelasan 6 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VI

Status

Mengubah UU - UU No. 9 Tahun 2006 Sistem Resi Gudang

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 18 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
2.	Pasal 22 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
3.	Pasal 23 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
4.	Pasal 31 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
5.	Pasal 34 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
6.	Pasal 37 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
7.	Pasal 37B Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 1/2016	Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
8.	Pasal 37C Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 1/2016	Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
9.	Pasal 37I Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 1/2016	Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
10.	Pasal 37I Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 1/2016	Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
11.	Pasal 38 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
12.	Pasal 40A Ayat 3	Peraturan Lembaga Jaminan No. 0/0	Belum ditetapkan
13.	Pasal 41 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2007	Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan PP No. 70 Tahun 2013
14.	Pasal 44A Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 10/2014	Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjamin Resi Gudang

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data