JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Informasi Geospasial

METADATA
Nomor	4
Tahun	2011
Tanggal Penetapan	21 April 2011
Tanggal Pengundangan	21 April 2011
Tanggal Pengundangan	2011-04-21
Abstrak	GEOSPASIAL-INFORMASI 2011 UU NO. 4, LN 2011/NO. 49, TLN. NO. 5214, LL SETNEG : 53 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL - Dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta penanggulangan bencana dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah yurisdiksinya diperlukan informasi geospasial. Agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum, maka perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi geospasial, dengan membentuk Undang-Undang tentang Informasi Geospasial. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28F, dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Asas Dan Tujuan, Jenis Informasi Geospasial, Penyelenggara Informasi Geospasial, Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pelaksana Informasi Geospasial, Pembinaan, Larangan, Sanksi Administratif, dan Sanksi Administratif. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 21 April 2011. - Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. - Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur dan/atau berkaitan dengan penyelenggaraan IG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 71 Pasal. - Penjelasan 23 hlm .
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi V

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 15 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/2021	Penyelenggaraan Nama Rupabumi
2.	Pasal 17 Ayat (4)	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 14/2013	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pemutakhiran Informasi Geospasial Dasar
3.	Pasal 17 Ayat (5)	Peraturan Pemerintah No. 45/2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial
4.	Pasal 22 Ayat (4)	Peraturan Presiden No. 128/2022	Badan Informasi Geospasial
5.	Pasal 22A Ayat (2)	Peraturan Presiden No. 11/2021	Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat Dengan Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
6.	Pasal 27 Ayat (3)	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 2/2012	Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial
7.	Pasal 28 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 45/2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial
8.	Pasal 31 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 45/2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial
9.	Pasal 38 Ayat (3)	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 12/2013	Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan Untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial
10.	Pasal 39 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 45/2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial
11.	Pasal 45 Ayat (5)	Peraturan Presiden No. 27/2014	Jaringan Informasi Geospasial Nasional
12.	Pasal 53 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 45/2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial
13.	Pasal 56 Ayat (5)	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 14/2019	Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial
14.	Pasal 56 Ayat (6)	Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial No. 14/2019	Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa Di Bidang Informasi Geospasial
15.	Pasal 57 Ayat (5)	Peraturan Pemerintah No. 45/2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial
16.	Pasal 63 Ayat (3)	Peraturan Pemerintah No. 45/2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 4/2011	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU Informasi Geospasial) menjadi landasan hukum agar informasi geospasial dapat terselenggara dengan tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna sehingga terjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Informasi Geospasial beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, dan lampiran penjelasan undang-undang.	VIEW DOWNLOAD