Perumahan Dan Kawasan Permukiman


METADATA
Nomor 1
Tahun 2011
Tanggal Penetapan 12 January 2011
Tanggal Pengundangan 12 January 2011
Tanggal Pengundangan 2011-01-12
Abstrak KAWASAN PERMUKIMAN - PERUMAHAN 2011 UU NO. 1, LN 2011/NO. 7, TLN. NO. 5188, LL SETNEG : 78 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pembinaan; Tugas dan Wewenang; Penyelenggaraan Perumahan; Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; Pemeliharaan dan Perbaikan; Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; Penyediaan Tanah; Pendanaan dan Sistem Pembiayaan; Hak dan Kewajiban; Peran Masyarakat; Larangan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011. - Semua peraturan pelaksanaan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Semua kelembagaan yang perlu dibentuk atau yang perlu ditingkatkan statusnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini sudah terbentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri dari 18 Bab dan 167 Pasal. - Penjelasan 30 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
  • Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - Nomor 14/PUU-X/2012 untuk Pasal 22 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 104
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    2.
    Pasal 11
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 88/2014
    Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    3.
    Pasal 113
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    4.
    Pasal 117 B
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    5.
    Pasal 117 B
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    6.
    Pasal 123
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 47/2019
    Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    7.
    Pasal 126
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 47/2019
    Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan Dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman -
    8.
    Pasal 13
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/2016
    Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
    9.
    Pasal 133
    Ayat -
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 12/2020
    Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    10.
    Pasal 14
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/2016
    Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
    11.
    Pasal 14
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12/2014
    Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
    12.
    Pasal 15
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 64/2016
    Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
    13.
    Pasal 15
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 12/2014
    Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
    14.
    Pasal 150
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    15.
    Pasal 153
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    16.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    17.
    Pasal 27
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    18.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    19.
    Pasal 31
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    20.
    Pasal 33
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    21.
    Pasal 35
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10/2012
    Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang
    22.
    Pasal 36
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    23.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10/2012
    Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang
    24.
    Pasal 41
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    25.
    Pasal 42
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    26.
    Pasal 49
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 3/2014
    Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    27.
    Pasal 50
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    28.
    Pasal 51
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    29.
    Pasal 53
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    30.
    Pasal 54
    Ayat (1)
    Peraturan Pemerintah No. 64/2016
    Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
    31.
    Pasal 54
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/2021
    Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
    32.
    Pasal 55
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    33.
    Pasal 55
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    34.
    Pasal 58
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    35.
    Pasal 84
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    36.
    Pasal 85
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    37.
    Pasal 90
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    38.
    Pasal 93
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    39.
    Pasal 95
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
    40.
    Pasal 96
    Ayat -
    Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 5/2013
    Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
    41.
    Pasal 98
    Ayat (3)
    Peraturan Daerah Parepare No. 3/2016
    Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Parepare
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI