Hortikultura

METADATA
Nomor	13
Tahun	2010
Tanggal Penetapan	24 November 2010
Tanggal Pengundangan	24 November 2010
Tanggal Pengundangan	2010-11-24
Abstrak	HORTIKULTURA 2010 UU NO. 13, LN 2010/NO. 132, TLN. NO. 5170, LL SETNEG : 67 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA - Peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat memberikan kepastian hukum dalam pengembangan hortikultura sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura; - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : perencanaan; pemanfaatan dan pengembangan sumber daya; pengembangan hortikultura; distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal; sistem informasi; penelitian dan pengembangan; pemberdayaan; kelembagaan; pengawasan; dan peran serta masyarakat. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 November 2010. - Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri 18 Bab dan 133 Pasal. - Penjelasan 27 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi IV
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 102 Ayat 8	Peraturan Menteri Pertanian No. 77/2012	Sistem Informasi Hortikultura
2.	Pasal 111 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
3.	Pasal 116 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 0/0	-
4.	Pasal 118 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	-
5.	Pasal 121 Ayat 0	Peraturan Menteri Pertanian No. 40/2014	Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaran Hortikultura
6.	Pasal 13 Ayat 6	Peraturan Menteri Pertanian No. 75/2012	Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura
7.	Pasal 15 Ayat 4	Peraturan Menteri Pertanian No. 109/2014	Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri
8.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 58/2012	Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, Serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura
9.	Pasal 20 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-
10.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 15/2017	Permentan Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
11.	Pasal 35 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	-
12.	Pasal 36 Ayat 4	Peraturan Menteri Pertanian No. 48/2012	Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
13.	Pasal 43 Ayat 4	Peraturan Menteri Pertanian No. 76/2012	Syarat dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura
14.	Pasal 48 Ayat 2	Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2014	Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
15.	Pasal 49 Ayat 2	Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2014	Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
16.	Pasal 51 Ayat 2	Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2014	Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
17.	Pasal 52 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2014	Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
18.	Pasal 54 Ayat 4	Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2014	Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
19.	Pasal 55 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 25/2014	Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha Hortikultura
20.	Pasal 56 Ayat 5	Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2014	Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
21.	Pasal 57 Ayat 5	Peraturan Menteri Pertanian No. 48/2012	Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
22.	Pasal 58 Ayat 5	Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2011	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura
23.	Pasal 59 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2011	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura
24.	Pasal 60 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 38/2011	Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura
25.	Pasal 62 Ayat 3	Peraturan Menteri Pertanian No. 48/2012	Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura
26.	Pasal 63 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 15/2017	Permentan Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
27.	Pasal 68 Ayat 0	Peraturan Menteri Pertanian No. 70/2014	Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura
28.	Pasal 69 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 15/2017	Permentan Nomor 15/PERMENTAN/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura
29.	Pasal 75 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
30.	Pasal 77 Ayat (6)	Peraturan Pemerintah No. 110/2015	USAHA WISATA AGRO HORTIKULTURA
31.	Pasal 83 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	-
32.	Pasal 84 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	-
33.	Pasal 87 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-
34.	Pasal 88 Ayat 5	Peraturan Menteri Pertanian No. 3/2012	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura
35.	Pasal 88 Ayat 2	Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 30/2015	Ketentuan Impor Produk Hortikultusa
36.	Pasal 96 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 109/2015	Pembiayaan Hortikultura

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Hortikultura