JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

METADATA
Nomor	8
Tahun	2010
Tanggal Penetapan	22 October 2010
Tanggal Pengundangan	22 October 2010
Tanggal Pengundangan	2010-10-22
Abstrak	TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG- PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 2010 UU NO. 8, LN 2010/NO. 122, TLN. NO. 5164, LL SETNEG : 54 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG - Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang :redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang; pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif; pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; perluasan Pihak Pelapor; penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya; penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan; pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi; perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; . pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang; . perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK; . penataan kembali kelembagaan PPATK; penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi; penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana Pencucian Uang; dan pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 Oktober 2010. - Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. - Pelaksanaan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. - Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Undang-Undang ini terdiri 13 Bab dan 100 Pasal. - Penjelasan 21 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi III
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam

Status

Mencabut UU - UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 17 Ayat (2)	Peraturan Pemerintah No. 43/2015	Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2.	Pasal 18 Ayat 6	Peraturan Kepala PPATK No. 6/2017	Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Perencana Keuangan
3.	Pasal 23 Ayat 2	Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012	Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan
4.	Pasal 23 Ayat 3	Peraturan Kepala PPATK No. Per-12/ 1.02/PPATK/06/13	Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan
5.	Pasal 23 Ayat 4	Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/09/2012	Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan
6.	Pasal 25 Ayat 5	Peraturan Kepala PPATK No. PER-12/1.02/PPATK/06/13	Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan
7.	Pasal 30 Ayat 5	Peraturan Kepala PPATK No. PER-14/ 1.02/PPATK/11/14	Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan
8.	Pasal 31 Ayat 4	Peraturan Kepala PPATK No. 31/2016	ata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus, dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil audit
9.	Pasal 36 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 99/2016	Pembawaan Uang Tunai Dan/Atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia
10.	Pasal 41 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 2/2016	Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
11.	Pasal 41 Ayat 1	Peraturan Kepala PPATK No. PER-11/1.02/PPATK/06/2013	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
12.	Pasal 44 Ayat 1	Keputusan Kepala PPATK No. 7/2019	Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat
13.	Pasal 46 Ayat -	Peraturan Presiden No. 50/2011	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011Tentang Tata Cara Pelaksanaan Ke-wenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
14.	Pasal 58 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 38/2013	Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, Dan Hak-Hak Lain Bagi Kepala Dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
15.	Pasal 60 Ayat -	Peraturan Presiden No. 48/2012	Organisasi Dan Tata KerjaPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
16.	Pasal 62 Ayat 3	Peraturan Kepala PPATK No. 12/2020	Organisasi dan Tata Kerja PPATK
17.	Pasal 84 Ayat 2	UU No. 13/2006	Perlindungan Saksi dan Korban
18.	Pasal 86 Ayat 2	UU No. 13/2006	Perlindungan Saksi dan Korban
19.	Pasal 92 Ayat 2	Peraturan Presiden No. 6/2012	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data