JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKATSEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Panas Bumi
METADATA
Nomor
27
Tahun
2003
Tanggal Penetapan
22 October 2003
Tanggal Pengundangan
22 October 2003
Tanggal Pengundangan
2003-10-22
Abstrak
BUMI - PANAS
2003
UU NO. 27, LN 2003 / NO. 115, TLN. NO. 4327, LL SETKAB : 21 HLM
UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI
- Pemanfaatan panas bumi akan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sehingga dapat menghemat cadangan minyak bumi. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada belum dapat menampung kebutuhan perkembangan pengelolaan hulu sumber daya panas bumi sehingga undang-undang tentang panas bumi ini dapat mendorong kegiatan panas bumi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan energi nasional. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya panas bumi, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Panas Bumi.
- Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Penguasaan Pertambangan Panas Bumi; Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Panas Bumi; Wilayah Kerja; Kegiatan Operasional dan Pengusahaan; Penggunaan Lahan; Perizinan; Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi; Penerimaan Negara; Pembinaan dan Pengawasan; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.
CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 22 Oktober 2003;
- Pada saat undang-undang ini berlaku, semua kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak
- Pada saat undang-undang ini berlaku pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama pengusahaan pertambangan Panas Bumi yang ditandatangani sebelum berlakunya undang-undang ini dialihkan kepada Pemerintah.
- Undang-Undang ini terdiri dari 15 Bab dan 44 Pasal.
- Penjelasan 11 hlm.
Lampiran
Bidang
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi VII
Status
Dicabut UU - UU No. 21/2014
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
No
Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan
