Badan Usaha Milik Negara


METADATA
Nomor 19
Tahun 2003
Tanggal Penetapan 19 June 2003
Tanggal Pengundangan 19 June 2003
Tanggal Pengundangan 2003-06-19
Abstrak MILIK NEGARA - BADAN USAHA 2003 UU NO. 19, LN 2003 / NO. 70, TLN. NO. 4297, LL SETNEG : 54 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA - Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan pengawasannya harus dilakukan secara profesional. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Persero; Perum; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran BUMN; Kewajiban Pelayanan Umum; Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit, dan Komite Lain; Pemeriksaan Eksternal; dan Restrukturisasi dan Privatisasi. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Juni 2003. - Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan (Perjan), harus telah diubah bentuknya menjadi Perum atau Persero. - Segala ketentuan yang mengatur BUMN dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. - Undang-Undang ini terdiri dari 11 Bab dan 95 Pasal. - Penjelasan 23 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi VI
Status
  • Mencabut Stbl. - 1927 No. 419
  • Mencabut UU - No. 19 Prp Tahun 1960
  • Mencabut UU - No. 9/1969
  • Mencabut UU - No. 12/1955
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal -
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 72/2021
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
    2.
    Pasal 18
    Ayat -
    Keputusan Menteri No. 09A/2005
    Kept. Meneg BUMN No. Kep-09A/MBU/2005 tentang Penilai-an Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN.
    3.
    Pasal 18
    Ayat -
    Keputusan Menteri BUMN No. 09A/2005
    Penilaian Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Calon Anggota Direksi BUMN
    4.
    Pasal 24
    Ayat -
    Peraturan Menteri Keuangan No. 28/2013
    Penyusunan, Penyampaian Dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan
    5.
    Pasal 30
    Ayat -
    Peraturan Menteri BUMN No. 02/2015
    Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
    6.
    Pasal 35
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 45/2005
    Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN
    7.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 1/2015
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Geo Dipa Energi
    8.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 44/2005
    Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan
    9.
    Pasal 4
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 44/2005
    Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir kali diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
    10.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 51/2019
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara
    11.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 15/2020
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republic Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional
    12.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 16/2016
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PLN
    13.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 25/2016
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I;
    14.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 33/2016
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
    15.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 6/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Sahan Perseroan (Persero) PT. Pertamina
    16.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 15/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
    17.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 26/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
    18.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 44/2018
    Perubahan Struktur kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Istaka
    19.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 45/2018
    Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Damri
    20.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 46/2018
    Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II Untuk Dijadikan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
    21.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 54/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dirgantara Indonesia
    22.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 55/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. ASDP
    23.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 58/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara
    24.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 10/2019
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pelabuhan Indonesia I
    25.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 79/2019
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan Nusantara III
    26.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 65/2020
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia
    27.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 60/2019
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara
    28.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 58/2019
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sarana Multigriya Finansial
    29.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 76/2019
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bio Farma
    30.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 20/2020
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
    31.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 45/2020
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Sarana Multigriya Finansial
    32.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 38/2020
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bahana Angkasa Pura II
    33.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 52/2020
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Geo Dipa Energi
    34.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 50/2020
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Pertamina
    35.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 53/2020
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Di Bidang Pembiayaan Infrastruktur
    36.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 55/2020
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Di Bidang Penjaminan Infrastruktur
    37.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 67/2020
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
    38.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 51/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Pengelola Aset.
    39.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 52/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
    40.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 65/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
    41.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 66/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia
    42.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 73/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
    43.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 77/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
    44.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 83/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
    45.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 84/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PAL Indonesia
    46.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 88/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan industri Wijayakusuma
    47.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 90/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
    48.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 92/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
    49.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 102/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
    50.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 103/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
    51.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 104/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
    52.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 112/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
    53.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 116/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk
    54.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 118/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
    55.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 119/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
    56.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 120/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
    57.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 121/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
    58.
    Pasal 4
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 122/2021
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
    59.
    Pasal 40
    Ayat -
    Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/2010/2010
    Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara
    60.
    Pasal 41
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 13/2016
    Perusahaan Umum (Perum) BULOG
    61.
    Pasal 41
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 35/2018
    Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia
    62.
    Pasal 41
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 38/2018
    Perusahaan Umum (PERUM) Damri
    63.
    Pasal 41
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 6/2019
    Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Uang Republik Indonesia
    64.
    Pasal 44
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 57/2020
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan
    65.
    Pasal 47
    Ayat -
    Peraturan Menteri BUMN No. 03/2015
    Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara
    66.
    Pasal 52
    Ayat -
    Keputusan Menteri BUMN No. KEP-211/M-PBUMN/1999/1999
    Laporan Manajemen Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
    67.
    Pasal 52
    Ayat -
    Keputusan Menteri BUMN No. KEP-101/MBU/2002/2002
    Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
    68.
    Pasal 52
    Ayat -
    Keputusan Menteri BUMN No. KEP-102/MBU/2002/2002
    Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara
    69.
    Pasal 59
    Ayat -
    Peraturan No. 02/2015
    Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
    70.
    Pasal 64
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 45/2005
    Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
    71.
    Pasal 65
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 43/2005
    Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN
    72.
    Pasal 65
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 97/2021
    Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
    73.
    Pasal 65
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 98/2021
    Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
    74.
    Pasal 65
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 99/2021
    Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
    75.
    Pasal 65
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 101/2021
    Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III
    76.
    Pasal 7
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 67/2021
    Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
    77.
    Pasal 7
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 68/2021
    Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
    78.
    Pasal 7
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 69/2021
    KAWASAN EKONOMI KHUSUS LIDO
    79.
    Pasal 7
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 71/2021
    Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
    80.
    Pasal 70
    Ayat 4
    Lain - Lain No. 05/2006
    Pert. Meneg BUMN PER-05/ MBU/ 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN
    81.
    Pasal 70
    Ayat 4
    Peraturan Menteri BUMN No. 05/2006
    Komite Audit bagi BUMN
    82.
    Pasal 79
    Ayat 3
    Keputusan Presiden No. 18/2006
    Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
    83.
    Pasal 79
    Ayat 3
    Keputusan Presiden No. 47/2014
    Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
    84.
    Pasal 79
    Ayat 3
    Keputusan Presiden No. 2/2021
    Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perseroan (Persero)
    85.
    Pasal 82
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 33/2005
    Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
    86.
    Pasal 83
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/2005
    Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana terkahir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
    87.
    Pasal 86
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 33/2005
    Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP No. 59 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
    88.
    Pasal 88
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 05/2007
    Pert. Meneg BUMN PER-05/ MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
    89.
    Pasal 88
    Ayat 2
    Peraturan Menteri BUMN No. 05/2007
    Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
    90.
    Pasal 92
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 43/2005
    Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN
    91.
    Pasal 92
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/2020
    Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI