Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


METADATA
Nomor 2
Tahun 2004
Tanggal Penetapan 14 January 2004
Tanggal Pengundangan 14 January 2004
Tanggal Pengundangan 2004-01-14
Abstrak HUBUNGAN INDUSTRIAL - PENYELESAIAN PERSELISIHAN 2004 UU NO. 2, LN 2004 / NO. 6, TLN. NO. 4356, LL SETKAB : 103 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. - Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara; Pihak yang berperkara adalah pekerja/buruh secara perseorangan maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha atau organisasi pengusaha; Setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit); Dalam hal perundingan oleh para pihak yang berselisih (bipartit) gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat; Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak; Perselisihan hak yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau arbitrase namun sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial terlebih dahulu melalui mediasi; Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat diajukan pembatalan ke Mahkamah Agung; dan Pengadilan Hubungan Industrial berada pada lingkungan peradilan umum dan dibentuk pada Pengadilan Negeri secara bertahap dan pada Mahkamah Agung. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004, dan mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. - Dengan berlakunya undang-undang ini, maka : Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta dinyatakan tidak berlaku lagi. - Undang-Undang ini terdiri dari 8 Bab dan 126 Pasal - Penjelasan 31 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi IX
Status
  • Mencabut UU - UU No. 22/1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
  • Mencabut UU - UU No. 12/1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.68/PUU-XIII/2015, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 49/PUU-XIV/2016, Pasal 67 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - No.114/PUU-XIII/2015, Pasal 82 sepanjang anak kalimat “Pasal 159” bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 18/2014
    Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi
    2.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Peraturan Perundang-undangan No. -/-
    -
    3.
    Pasal 121
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. PER. 02/Men/I/2005 /2005
    Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial
    4.
    Pasal 16
    Ayat 0
    Keputusan Menteri No. 17/2014
    Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta tata kerja mediasi
    5.
    Pasal 19
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER -10/MEN/V/2005
    Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi
    6.
    Pasal 21
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 18/2014
    Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi
    7.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Peraturan Menteri No. 18/2014
    Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator Dan Penggantian Biaya Bagi Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi Atau Konsiliasi
    8.
    Pasal 28
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. PER -10/MEN/V/2005
    Pengangkatan Dan Pemberhentian Konsiliator Serta Tata Kerja Konsiliasi
    9.
    Pasal 30
    Ayat 1
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/I/2005
    Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial
    10.
    Pasal 31
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.02/MEN/I/2005
    Tata Cara Pendaftaran, Pengujian, Pemberian Dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial
    11.
    Pasal 59
    Ayat 2
    Keputusan Presiden No. 29/2011
    Pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Gresik
    12.
    Pasal 62
    Ayat 0
    Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 038/ KMA/SK/IV/2012
    Pengangkatan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
    13.
    Pasal 72
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 41/2004
    Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Dan Hakim Ad-Hoc Pada Mahkamah Agung
    14.
    Pasal 73
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 5/2013
    Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc
    15.
    Pasal 77
    Ayat 2
    Peraturan Mahkamah Agung No. 7/2015
    Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
    16.
    Pasal 9
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 17/2014
    Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator Hubungan Industrial serta tata kerja mediasi
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI