Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024


METADATA Undang-Undang
Nomor 19
Tahun 2023
Tanggal Penetapan 16 October 2023
Tanggal Pengundangan 16 October 2023
Tanggal Pengundangan 2023-10-16
Abstrak -
Lampiran 2023uu19
Bidang
  • Komisi XI
  • Badan Anggaran
Status
  • Ditetapkan UU - UU Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    2.
    Pasal 10
    Ayat 12
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    3.
    Pasal 10
    Ayat 13
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    4.
    Pasal 13
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    5.
    Pasal 13
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    6.
    Pasal 14
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    7.
    Pasal 15
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 16
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    9.
    Pasal 17
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    10.
    Pasal 18
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    11.
    Pasal 22
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    12.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    13.
    Pasal 24
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    14.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    15.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    16.
    Pasal 27
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    17.
    Pasal 31
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    18.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    19.
    Pasal 33
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    20.
    Pasal 35
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. -/-
    -
    21.
    Pasal 39
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    22.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    23.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    0
    24.
    Pasal 4
    Ayat 11
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    25.
    Pasal 40
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    26.
    Pasal 5
    Ayat 6
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    27.
    Pasal 8
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    28.
    Pasal 9
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI