Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024


METADATA
Nomor 19
Tahun 2023
Tanggal Penetapan 16 October 2023
Tanggal Pengundangan 16 October 2023
Tanggal Pengundangan 2023-10-16
Abstrak -
Lampiran 2023uu19
Bidang
  • Komisi XI
  • Badan Anggaran
Status
  • Ditetapkan UU - UU Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    2.
    Pasal 10
    Ayat 12
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    3.
    Pasal 10
    Ayat 13
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    4.
    Pasal 13
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    5.
    Pasal 13
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    6.
    Pasal 14
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    7.
    Pasal 15
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 16
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    9.
    Pasal 17
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    10.
    Pasal 18
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    11.
    Pasal 22
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    12.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    13.
    Pasal 24
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    14.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    15.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    16.
    Pasal 27
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    17.
    Pasal 31
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    18.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    19.
    Pasal 33
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    20.
    Pasal 35
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. -/-
    -
    21.
    Pasal 39
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    22.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    23.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    0
    24.
    Pasal 4
    Ayat 11
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    25.
    Pasal 40
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. -/-
    -
    26.
    Pasal 5
    Ayat 6
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    27.
    Pasal 8
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
    28.
    Pasal 9
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. -/-
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI