JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

METADATA
Nomor	12
Tahun	2022
Tanggal Penetapan	09 May 2022
Tanggal Pengundangan	09 May 2022
Tanggal Pengundangan	2022-05-09
Abstrak	TINDAK PIDANA - KEKERASAN SEKSUAL 2022 UNDANG-UNDANG (UU) NO. 12, LN.2022/NO.120, TLN NO.6792, JDIH.SETNEG.GO.ID: 58 HLM. UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ABSTRAK: Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Selain itu kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dasar hukum UU ini adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan 5) menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi. Penjelasan: 26 hlm
Lampiran	2022uu12

Bidang

Komisi III

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 25 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 39/2020	Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan
2.	Pasal 35 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 7/2018	Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
3.	Pasal 46 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. -/-	-
4.	Pasal 66 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. -/-	-
5.	Pasal 70 Ayat 4	Peraturan Presiden No. -/-	-
6.	Pasal 75 Ayat -	Peraturan Presiden No. -/-	-
7.	Pasal 78 Ayat -	Peraturan Presiden No. -/-	-
8.	Pasal 80 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. -/-	-
9.	Pasal 81 Ayat 4	Peraturan Presiden No. -/-	-
10.	Pasal 83 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. -/-	-
11.	Pasal 84 Ayat 2	Peraturan Presiden No. -/-	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data