Pasal 13
Ayat 6

Peraturan Menteri Keuangan No. 80/2023

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 14
Ayat 6

Peraturan Menteri Keuangan No. 80/2023

Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak

Pasal 25
Ayat 5

Peraturan Menteri Keuangan No. 202/PMK.03/2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan

Pasal 4
Ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 130/2000

Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil.

Pasal 4
Ayat (3)

Peraturan Pemerintah No. 18/2009

Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Pasal 4
Ayat 3

Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.010/2018

Perlakuan Perpajakan Atas Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 4
Ayat 2

Peraturan Pemerintah No. 55/2022

Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

Pasal 43A
Ayat 4

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 44E
Ayat 2

Peraturan Menteri Keuangan No. 60/PMK.03/2022

TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, EMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 44E
Ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 31/2012

Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Pasal 6
Ayat 1

Peraturan Pemerintah No. 93/2010

Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Pasal No. 7/2021

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU Pajak Penghasilan) menjadi dasar pengaturan pengenaan pajak penghasilan sebagai sumber penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. UU Pajak Penghasilan telah 6 (enam) kali diubah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan adanya banyak perubahan pengaturan sistem pajak penghasilan ini diharapkan dapat mencapai reformasi perpajakan yang mendorong sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Pajak Penghasilan beserta seluruh perubahannya, peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagian materi muatan UU Pajak Penghasilan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim Mahkamah Konstitusi