Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020


METADATA
Nomor 20
Tahun 2019
Tanggal Penetapan 18 October 2019
Tanggal Pengundangan 18 October 2019
Tanggal Pengundangan 2019-10-18
Abstrak TAHUN ANGGARAN 2020 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2019 UU NO. 20, LN 2018/NO. 198, TLN NO. 6410 , LL SETNEG : 83 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. APBN Tahun Anggaran 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2020 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2020 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2019, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 48 Pasal. - Penjelasan 30 hlm, lampiran 6 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Badan Anggaran
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    2.
    Pasal 11
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    3.
    Pasal 11
    Ayat 20
    Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.07//2020
    Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020
    4.
    Pasal 11
    Ayat 24
    Peraturan Menteri Keuangan No. 7/PMK.07//2020
    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
    5.
    Pasal 11
    Ayat 23
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    6.
    Pasal 12
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 88/2019
    Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
    7.
    Pasal 12
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 12
    Ayat 11
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    9.
    Pasal 13
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 15
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 15
    Ayat 1
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    12.
    Pasal 16
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    13.
    Pasal 17
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    14.
    Pasal 18
    Ayat -
    Peraturan Menteri Keuangan No. 14/PMK.02//2020
    Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2020 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2019
    15.
    Pasal 19
    Ayat 1
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    16.
    Pasal 19
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    17.
    Pasal 19
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    18.
    Pasal 19
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    19.
    Pasal 21
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    20.
    Pasal 22
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    21.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    22.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    23.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    24.
    Pasal 26
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    25.
    Pasal 31
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.010/2020
    Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2020
    26.
    Pasal 33
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    27.
    Pasal 34
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    28.
    Pasal 35
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    29.
    Pasal 36
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    30.
    Pasal 37
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    31.
    Pasal 38
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    32.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    33.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    34.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    35.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    36.
    Pasal 4
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    37.
    Pasal 4
    Ayat 11
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    38.
    Pasal 44
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    39.
    Pasal 45
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    40.
    Pasal 5
    Ayat 7
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    41.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 78/2019
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
    42.
    Pasal 9
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07//2019
    Pengelolaan Dana Desa
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI