Sumber Daya Air


METADATA
Nomor 17
Tahun 2019
Tanggal Penetapan 16 October 2019
Tanggal Pengundangan 17 October 2019
Tanggal Pengundangan 2019-10-17
Abstrak AIR – SUMBER DAYA 2019 UU NO. 17, LN 2019/NO. 190, TLN NO. 6405 , LL SETNEG : 90 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SUMBER DAYA AIR - Dengan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18A, Pasal 188, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang : Penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Suniber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Oktober 2019. - Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 79 Pasal. - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Sumber Daya Air dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Penjelasan 40 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - No. 11 Tahun 1974
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 37/2023
    Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
    2.
    Pasal 11
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 37/2023
    Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
    3.
    Pasal 19
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 122/2015
    Sistem Penyediaan Air Minum
    4.
    Pasal 19
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 42/2008
    Pengelolaan Sumber Daya Air
    5.
    Pasal 20
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    6.
    Pasal 22
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    7.
    Pasal 22
    Ayat (6)
    Keputusan Presiden No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 27
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    9.
    Pasal 34
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 39
    Ayat (8)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 40
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 41
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    14.
    Pasal 43
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    15.
    Pasal 53
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    16.
    Pasal 54
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    17.
    Pasal 56
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    18.
    Pasal 60
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    19.
    Pasal 61
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    20.
    Pasal 62
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    21.
    Pasal 63
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    22.
    Pasal 65
    Ayat (9)
    Peraturan Presiden No. 53/2022
    Dewan Sumber Daya Air Nasional
    23.
    Pasal 65
    Ayat (10)
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    24.
    Pasal 65
    Ayat (4)
    Peraturan Presiden No. 53/2022
    Dewan Sumber Daya Air Nasional
    25.
    Pasal 66
    Ayat (6)
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    26.
    Pasal 8
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 122/2015
    Sistem Penyediaan Air Minum
    27.
    Pasal 8
    Ayat (8)
    Peraturan Pemerintah No. 122/2015
    Sistem Penyediaan Air Minum
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI