Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi


METADATA
Nomor 11
Tahun 2019
Tanggal Penetapan 13 August 2019
Tanggal Pengundangan 13 August 2019
Tanggal Pengundangan 2019-08-13
Abstrak ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - SISTEM NASIONAL 2019 UU NO. 11, LN 2019/NO. 148, TLN NO. 6374, LL SETNEG : 83 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM NASIONAL ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pcnelitian, Pengembangan dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman sehingga perlu diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Peran dan Kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Etika, Wajib Serah dan Wajib Simpan, dan Kebijakan berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Jaringan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Pembinaan dan Pengawasan; Peran dan Tanggung Jawab Masyarakat; Sanksi Administratif; dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Agustus 2019. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan 100 Pasal. - Penjelasan 30 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi X
  • Panitia Khusus
Status
  • Mencabut UU - No. 18 Tahun 2002
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 12
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    2.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    3.
    Pasal 26
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 46/2016
    Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapteraan Teknologi
    4.
    Pasal 29
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 20/2005
    Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan
    5.
    Pasal 34
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 20/2005
    Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan
    6.
    Pasal 39
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    7.
    Pasal 40
    Ayat 9
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 41
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    9.
    Pasal 48
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 78/2021
    Badan Riset dan Inovasi Nasional
    10.
    Pasal 53
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 56
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 57
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 62
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 35/2007
    Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan Inovasi Dan Difusi Teknologi
    14.
    Pasal 7
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    15.
    Pasal 70
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    16.
    Pasal 73
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 20/2005
    Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan
    17.
    Pasal 75
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 41/2006
    Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing
    18.
    Pasal 77
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    19.
    Pasal 78
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    20.
    Pasal 82
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    21.
    Pasal 83
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    22.
    Pasal 85
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 48/2009
    Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Pengembangan Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi Dan Berbahaya
    23.
    Pasal 86
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 48/2009
    Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang Berisiko Tinggi dan Berbahaya
    24.
    Pasal 90
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI