JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang

METADATA Undang-Undang
Nomor	3
Tahun	1954
Tanggal Penetapan	07 January 1954
Tanggal Pengundangan	07 January 1954
Tanggal Pengundangan	1954-01-07
Abstrak	PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1953 TENTANG MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK (LEMBARAN NEGARA NO. 7 TAHUN 1953) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT 1954 UU NO. 3, LN 1954/NO. 10, TLN NO. 497, LL SETKAB : 4 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 1 TAHUN 1953 TENTANG MEMUNGUT OPSENTEN ATAS BEA-MASUK (LEMBARAN NEGARA NO. 7 TAHUN 1953) SEBAGAI UNDANG-UNDANG - Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Darurat tentang tambahan pokok bea (opsenten) atas bea-bea masuk (Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1953); peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang; - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 89 dan Pasal 97 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Penetapan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1953 tentang Memungut Opsenten Atas Bea-Masuk (Lembaran Negara No. 7 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang. CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 Januari 1954. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 1 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi XI

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data