Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

METADATA
Nomor	8
Tahun	2019
Tanggal Penetapan	26 April 2019
Tanggal Pengundangan	29 April 2019
Tanggal Pengundangan	2019-04-29
Abstrak	IBADAH HAJI DAN UMRAH - PENYELENGGARAAN 2019 UU NO. 8, LN 2019/NO. 75, TLN NO. 6338, LL SETNEG : 83 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Jemaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, BPIH, KBIHU, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Maret 2019. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 132 Pasal. - Penjelasan 20 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi VIII

Status

Mencabut UU - Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
Diubah UU - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal - Ayat -	Keputusan Menteri No. 494/2020	Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penjelasan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M
2.	Pasal 101 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	-
3.	Pasal 106 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	-
4.	Pasal 109 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 8/2022	Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
5.	Pasal 110 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-
6.	Pasal 13 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
7.	Pasal 14 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
8.	Pasal 15 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
9.	Pasal 16 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
10.	Pasal 19 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
11.	Pasal 26 Ayat -	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
12.	Pasal 30 Ayat 6	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
13.	Pasal 32 Ayat 6	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
14.	Pasal 33 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
15.	Pasal 34 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 9/2021	Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi
16.	Pasal 38 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
17.	Pasal 39 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
18.	Pasal 4 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
19.	Pasal 40 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
20.	Pasal 42 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
21.	Pasal 48 Ayat 3	Keputusan Presiden No. 6/2020	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M Yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi
22.	Pasal 5 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
23.	Pasal 51 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
24.	Pasal 55 Ayat -	Peraturan Menteri No. 7/2023	KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
25.	Pasal 56 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
26.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
27.	Pasal 61 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	-
28.	Pasal 63 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
29.	Pasal 66 Ayat -	Peraturan Menteri No. 6/2021	Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
30.	Pasal 67 Ayat 6	Peraturan Menteri No. 6/2021	Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
31.	Pasal 72 Ayat -	Peraturan Menteri No. 6/2021	Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
32.	Pasal 74 Ayat -	Peraturan Menteri No. 6/2021	Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
33.	Pasal 76 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 0/0	-
34.	Pasal 78 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-
35.	Pasal 79 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
36.	Pasal 84 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	-
37.	Pasal 85 Ayat 6	Peraturan Menteri No. 0/0	-
38.	Pasal 9 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 13/2021	PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER
39.	Pasal 92 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	-
40.	Pasal 95 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	-
41.	Pasal 98 Ayat -	Peraturan Menteri No. 0/0	-
42.	Pasal 99 Ayat 4	Peraturan Menteri No. 0/0	-

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 8/2019	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh) menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan menyesuaikan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Dokumen ini merupakan kompilasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.	VIEW DOWNLOAD

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah