Kebidanan


METADATA
Nomor 4
Tahun 2019
Tanggal Penetapan 13 March 2019
Tanggal Pengundangan 15 March 2019
Tanggal Pengundangan 2019-03-15
Abstrak KEBIDANAN 2019 UU NO. 4, LN 2019/NO. 56, TLN NO. 6325, LL SETNEG : 54 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN - Pengaturan mengenai pelayanan kesehatan oleh bidan maupun pengakuan terhadap profesi dan praktik kebidanan belum diatur secara komprehensif sebagaimana profesi kesehatan lain, sehingga belum mcmberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat; Atas dasar pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Kebidanan. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Pendidikan Kebidanan, Registrasi dan izin praktik, Bidan warga negara Indonesia lulusan luar negeri, Bidan Warga Negara Asing, Praktik Kebidanan, hak dan kewajiban, Organisasi Profesi Bidan, pendayagunaan Bidan, serta pembinaan dan pengawasan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Maret 2019. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 12 Bab dan 80 Pasal. - Penjelasan 18 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Komisi IX
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    2.
    Pasal 13
    Ayat 1
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    3.
    Pasal 13
    Ayat 3
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    4.
    Pasal 14
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    5.
    Pasal 15
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    6.
    Pasal 20
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    7.
    Pasal 24
    Ayat 0
    Peraturan Konsil No. 0/0
    belum ditetapkan
    8.
    Pasal 29
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    belum ditetapkan
    9.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    belum di tetapkan
    10.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    11.
    Pasal 32
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    belum ditetapkan
    12.
    Pasal 36
    Ayat 5
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    13.
    Pasal 36
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    belum ditetapkan
    14.
    Pasal 39
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    belum ditetapkan
    15.
    Pasal 39
    Ayat 1
    Peraturan Konsil No. 0/0
    belum ditetapkan
    16.
    Pasal 40
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    17.
    Pasal 42
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 0/0
    Belum ditetapkan
    18.
    Pasal 44
    Ayat 2
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    19.
    Pasal 44
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    20.
    Pasal 45
    Ayat 1
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    21.
    Pasal 45
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    22.
    Pasal 47
    Ayat 2
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    23.
    Pasal 51
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 0/0
    belum ditetapkan
    24.
    Pasal 52
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    belum ditetapkan
    25.
    Pasal 57
    Ayat 2
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    26.
    Pasal 58
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    27.
    Pasal 59
    Ayat 5
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    28.
    Pasal 63
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    29.
    Pasal 68
    Ayat 4
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    30.
    Pasal 70
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    31.
    Pasal 8
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
    32.
    Pasal 9
    Ayat 5
    Peraturan Menteri No. 0/0
    belum ditetapkan
    33.
    Pasal 9
    Ayat 1
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    belum ditetapkan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI