JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

METADATA
Nomor	13
Tahun	2018
Tanggal Penetapan	28 December 2018
Tanggal Pengundangan	28 December 2018
Tanggal Pengundangan	2018-12-28
Abstrak	KARYA REKAM - SERAH SIMPAN KARYA CETAK 2018 UU NO. 13, LN 2018/NO. 265, TLN NO. 6291, LL SETNEG : 23 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM - Upaya menghimpun karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi nasional hasil budaya bangsa lndonesia sampai saat ini belum terlaksana secara optimal disebabkan belum tumbuhnya kesadaran penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pelestarian karya cetak dan karya rekam; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam belum efektif dalam menghimpun karya cetak dan karya rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Penyelenggaraam Kepalangmerahan; Bentuk dan Penggunaan Lambang Palang Merah; Penggunaan Lambang Kepalangmerahan Internasional; Palang Merah Indonesia; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Larangan; dan Ketentuan Pidana yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Kepalangmerahan serta penjelasannya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember 2018. - Peraturan pelaksanaan dari undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-undang ini kepada Dewan perwakilan Rakyat melalui kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 8 Bab dan 36 Pasal. - Penjelasan 8 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi X

Status

Mencabut UU - No. 4 / 1990

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 14 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 55/2021	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam
2.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 55/2021	Peraturan Pelaksana UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
3.	Pasal 30 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 55/2021	Peraturan Pelaksana UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
4.	Pasal 31 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 55/2021	Peraturan Pelaksana UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
5.	Pasal 6 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 55/2021	Peraturan Pelaksana UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
6.	Pasal 7 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 55/2021	Peraturan Pelaksana UU No. 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data