ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019


METADATA
Nomor 12
Tahun 2018
Tanggal Penetapan 22 November 2018
Tanggal Pengundangan 23 November 2018
Tanggal Pengundangan 2018-11-23
Abstrak TAHUN ANGGARAN 2019 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2018 UU NO. 12, LN 2018/NO. 223, TLN NO. 6263 , LL SETNEG : 82 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkandemokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. APBN Tahun Anggaran 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2019 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 23 November 2018, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 mulai berlaku pada tanggal Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 47 Pasal. - Penjelasan 29 hlm, lampiran 6 hlm. -
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Badan Anggaran
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    2.
    Pasal 11
    Ayat 18
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130/2018
    Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat du Kelurahan
    3.
    Pasal 11
    Ayat 21
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    4.
    Pasal 11
    Ayat 22
    Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.07/2019
    Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019
    5.
    Pasal 12
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 129/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    6.
    Pasal 12
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 130.PMK.07/2019
    Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
    7.
    Pasal 12
    Ayat 10
    Peraturan Menteri Keuangan No. 48.PMK.07/2019
    Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
    8.
    Pasal 15
    Ayat 1
    Peraturan Presiden No. 129/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    9.
    Pasal 15
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 121.PMK.07/2018
    Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
    10.
    Pasal 16
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 129/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    11.
    Pasal 17
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 18
    Ayat -
    Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.02//2019
    Tata Cara Pemberian Intensif Tahun Anggaran 2019 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018
    13.
    Pasal 21
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 129/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    14.
    Pasal 22
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 219/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    15.
    Pasal 23
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 144/2019
    Perkiraan Defisit dan Tambahan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2019
    16.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.02/2019
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
    17.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.02/2019
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
    18.
    Pasal 26
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    19.
    Pasal 29
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    20.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.02/2019
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
    21.
    Pasal 31
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    22.
    Pasal 33
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    23.
    Pasal 35
    Ayat 7
    Peraturan Menteri Keuangan No. 183/PMK.08/2018
    Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah
    24.
    Pasal 36
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.08/2017
    Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
    25.
    Pasal 37
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.06/2019
    Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah
    26.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    27.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    28.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 95/PMK.010/2019
    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019
    29.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    30.
    Pasal 4
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    31.
    Pasal 4
    Ayat 11
    Peraturan Presiden No. 129/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    32.
    Pasal 44
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Keuangan No. 132.PMK.02/2019
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
    33.
    Pasal 5
    Ayat 7
    Peraturan Presiden No. 129/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    34.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 129/2018
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
    35.
    Pasal 9
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017
    Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI