JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

METADATA
Nomor	9
Tahun	2018
Tanggal Penetapan	23 August 2018
Tanggal Pengundangan	23 August 2018
Tanggal Pengundangan	2018-08-23
Abstrak	BUKAN PAJAK - PENERIMAAN NEGARA 2018 UU NO. 9, LN 2018/NO. 147, TLN NO. 6245, LL SETNEG : 65 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru; dengan membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Definisi PNBP, objek dan subjek PNBP, pengaturan tarif PNBP termasuk pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0 % (nol persen), penggunaan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, keringanan, dan pengaturan kewenangan pengelolaan PNBP antara Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal (Chief Financial Officer) dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (Chief Operational Officer) di bidang PNBP. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Agustus 2018. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhltung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan 73 Pasal. - Penjelasan 27 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
Komisi XI

Status

Mencabut UU - UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 2	Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.06/2019	Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
2.	Pasal 11 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 0/0	-
3.	Pasal 12 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 26/2022	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
4.	Pasal 14 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 69/2020	Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenispenerimaan Negara Bukan Pajak
5.	Pasal 19 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 58/2020	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
6.	Pasal 4 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 74/2019	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Standardisasi Nasional
7.	Pasal 40 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 58/2020	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
8.	Pasal 44 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 58/2020	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
9.	Pasal 46 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 58/2020	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
10.	Pasal 57 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 1/2021	Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
11.	Pasal 61 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 59/2020	Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
12.	Pasal 62 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 59/2020	Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
13.	Pasal 65 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 59/2020	Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
14.	Pasal 7 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 81/2019	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
15.	Pasal 8 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 30/2018	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Standarisasi Nasional

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data