Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

METADATA
Nomor	18
Tahun	2017
Tanggal Penetapan	22 November 2017
Tanggal Pengundangan	22 November 2017
Tanggal Pengundangan	2017-11-22
Abstrak	PEKERJA MIGRAN INDONESIA - PELINDUNGAN 2017 UU NO. 18, LN 2017/NO. 242, TLN NO. 6141, LL SETNEG : 75 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA - Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja migran Indonesia; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28G, Pasal 28L ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan Intemational Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam sistem penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 November 2017. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 13 Bab dan 91 Pasal. - Penjelasan 21 hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Komisi IX

Status

Mencabut UU - UU No. 39/2004

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 20 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2.	Pasal 22 Ayat 4	Peraturan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan
3.	Pasal 23 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
4.	Pasal 28 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
5.	Pasal 29 Ayat 5	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18/2018	Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
6.	Pasal 32 Ayat 4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 17/2019	Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
7.	Pasal 36 Ayat 0	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
8.	Pasal 37 Ayat 2	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 7/2020	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
9.	Pasal 38 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
10.	Pasal 43 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
11.	Pasal 48 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 90/2019	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
12.	Pasal 50 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 10/2020	Tata Cara Penempata Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindunga Pekerja Migran Indonesia
13.	Pasal 51 Ayat 3	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2019	Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
14.	Pasal 52 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
15.	Pasal 53 Ayat 4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2019	Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
16.	Pasal 54 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	Belum Ditetapkan
17.	Pasal 55 Ayat 3	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10/2019	Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
18.	Pasal 57 Ayat 5	Peraturan Menteri No. 7/2020	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
19.	Pasal 60 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 9/2019	Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
20.	Pasal 61 Ayat 3	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9/2019	Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
21.	Pasal 63 Ayat 4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9/2019	Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia
22.	Pasal 64 Ayat 0	Peraturan Pemerintah No. 22/2022	Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran
23.	Pasal 74 Ayat 2	Peraturan Menteri No. 7/2020	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24.	Pasal 75 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
25.	Pasal 76 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 59/2021	Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia