Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018


METADATA
Nomor 15
Tahun 2017
Tanggal Penetapan 20 November 2017
Tanggal Pengundangan 22 November 2017
Tanggal Pengundangan 2017-11-22
Abstrak TAHUN ANGGARAN 2018 - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2017 UU NO. 15, LN 2017/NO. 233, TLN NO. 6138 , LL SETNEG : 77 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. APBN ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2018 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama, baik dalam Pembicaraan Pendahuluan maupun Pembicaraan Tingkat I Pembahasan APBN Tahun Anggaran 2018 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. CATATAN : - Undang-Undang ini diundangkan pada tanggal 22 November 2017, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. - Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2017. - Undang-Undang ini terdiri dari 46 Pasal. - Penjelasan 26 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korekku
  • Badan Anggaran
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Perhubungan No. 3/2018
    Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2018
    2.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Keputusan Menteri Keuangan No. 11/2018
    Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
    3.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Keuangan No. 223/2017
    Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah
    4.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 136/2017
    Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018
    5.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 3/2018
    Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2018
    6.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 19/2018
    Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan
    7.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 20/2018
    Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural
    8.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 15/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
    9.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Keuangan No. 46/2018
    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional
    10.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Keuangan No. 47/2018
    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Pembayaran Reccurent Cost System Perbendaharaan dan Anggaran Negara
    11.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 26/2018
    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
    12.
    Pasal 0
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 36/2018
    Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Energi Skala Kecil
    13.
    Pasal 11
    Ayat 16
    Peraturan Menteri Keuangan No. 230/PMK.07//2017
    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
    14.
    Pasal 11
    Ayat 17
    Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2017
    Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
    15.
    Pasal 12
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    16.
    Pasal 15
    Ayat 1
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    17.
    Pasal 15
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 5/2018
    Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik
    18.
    Pasal 15
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    19.
    Pasal 16
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    20.
    Pasal 17
    Ayat -
    Peraturan Menteri Keuangan No. 114/PMK.02//2018
    Tata Cara Pemberian Intensif Tahun Anggaran 2018 Atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2017
    21.
    Pasal 18
    Ayat 1
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    22.
    Pasal 18
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    23.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    24.
    Pasal 18
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    25.
    Pasal 20
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    26.
    Pasal 21
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    27.
    Pasal 22
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    28.
    Pasal 23
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    29.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    30.
    Pasal 25
    Ayat 4
    Keuangan No. 0/0
    -
    31.
    Pasal 29
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    32.
    Pasal 30
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 59/2018
    Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2018
    33.
    Pasal 32
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    34.
    Pasal 33
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    35.
    Pasal 34
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    36.
    Pasal 35
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    37.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    38.
    Pasal 38
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    39.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    40.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 046/PMK.010/2018
    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional
    41.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 36/2018
    Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2018
    42.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.010/2018
    Pajak Penghasilan DItanggung Pemerintah Atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
    43.
    Pasal 4
    Ayat 9
    Peraturan Menteri Keuangan No. 0/0
    -
    44.
    Pasal 4
    Ayat 11
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    45.
    Pasal 5
    Ayat 7
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    46.
    Pasal 8
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 107/2017
    Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
    47.
    Pasal 9
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07//2017
    Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI