JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang - Undang

METADATA Undang-Undang
Nomor	16
Tahun	2017
Tanggal Penetapan	22 November 2017
Tanggal Pengundangan	22 November 2017
Tanggal Pengundangan	2017-11-22
Abstrak	ORGANISASI KEMASYARAKATAN – PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG - PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 2017 UU NO. 16, LN 2017/NO. 239, TLN NO. 6139 , LL SETNEG : 25 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG - Dalam rangka melindungi kedaulatan negara, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Atas dasar tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. - Dasar hukum Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. CATATAN : - Undang -Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 November 2017. - Undang-Undang ini terdiri dari 2 Pasal. - Penjelasan 2 hlm, lampiran 20 hlm.
Lampiran

Bidang

Komisi II
Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

Tidak ada data

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data