Pemilihan Umum


METADATA
Nomor 7
Tahun 2017
Tanggal Penetapan 15 August 2017
Tanggal Pengundangan 16 August 2017
Tanggal Pengundangan 2017-08-16
Abstrak UMUM - PEMILIHAN 2017 UU NO. 7, LN 2017/NO. 182, TLN NO. 6109 , LL SETNEG : 433 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Ralryat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, dengan membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan_Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum undang-Undang iiri mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaraan Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Agustus 2017. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-Undang ini terdiri dari 3 Bab dan 573 Pasal. - Penjelasan 116 hlm.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
  • Panitia Khusus
Status
  • Mencabut UU - UU No. 42/2008
  • Mencabut UU - UU No.15/2011
  • Mencabut UU - UU No. 8/2012
  • Mencabut UU - Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1) dan (2) serta ayat (4) UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Pasal 557 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 menyatakan Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan frasa “3 (tiga) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”
  • bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan kata “hari” dalam Pasal 468 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hari kerja”
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota”
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 1
    Ayat 2
    No. /
    2.
    Pasal 100
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10/2019
    Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
    3.
    Pasal 101
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11/2020
    Klasifikasi Arsip
    4.
    Pasal 103
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    5.
    Pasal 104
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9/2017
    Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    6.
    Pasal 105
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11/2020
    Klasifikasi Arsip
    7.
    Pasal 106
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    8.
    Pasal 107
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15/2020
    Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum
    9.
    Pasal 109
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    10.
    Pasal 122
    Ayat 2
    Keputusan Presiden No. 44/2017
    Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
    11.
    Pasal 124
    Ayat 7
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 19/2017
    Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
    12.
    Pasal 131
    Ayat 3
    Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu No. 0615/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VIII//2018
    Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 di 18 (Delapan Belas) Provinsi
    13.
    Pasal 132
    Ayat 6
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 19/2017
    Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri
    14.
    Pasal 140
    Ayat 2
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 5/2018
    Rapat Pleno.
    15.
    Pasal 152
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 68/2018
    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
    16.
    Pasal 154
    Ayat 0
    Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu No. 1172 s.d 1173/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XI//2017
    -
    17.
    Pasal 156
    Ayat 5
    Keputusan Presiden No. 75/P/2017
    Pemberhentian Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2012-2017 dan Pengangkatan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Masa Tugas Tahun 2017-2022 yang ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2017
    18.
    Pasal 161
    Ayat 1
    Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2/2017
    Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
    19.
    Pasal 164
    Ayat 3
    Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2/2017
    Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
    20.
    Pasal 165
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 80/2012
    Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
    21.
    Pasal 166
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 67/2018
    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
    22.
    Pasal 167
    Ayat 8
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7/2017
    Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019
    23.
    Pasal 170
    Ayat 1-3
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
    24.
    Pasal 171
    Ayat 1-4
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
    25.
    Pasal 174
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7/2017
    Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
    26.
    Pasal 178
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 7/2017
    Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
    27.
    Pasal 179
    Ayat 3
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II//2018
    Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019
    28.
    Pasal 182
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden,Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
    29.
    Pasal 192
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16/2017
    Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
    30.
    Pasal 194
    Ayat 5
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16/2017
    Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum
    31.
    Pasal 202
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11/2018
    Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
    32.
    Pasal 205
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2018
    Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
    33.
    Pasal 218
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 11/2018
    Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Peneyelenggaraan Pemilu
    34.
    Pasal 227
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
    35.
    Pasal 231
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15/2017
    Perubahan atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan / atau walikota dan wakil walikota.
    36.
    Pasal 238
    Ayat 5
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 27/2009
    Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009
    37.
    Pasal 240
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
    38.
    Pasal 240
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPR, DPRD, Prsiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan umum
    39.
    Pasal 249
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9/2008
    Tahapan, Program Dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009
    40.
    Pasal 257
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20/2018
    Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
    41.
    Pasal 258
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
    42.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Keputusan Presiden No. 87P/2016
    Pengesahan Anggota KPU
    43.
    Pasal 281
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23/2018
    Kampanye Pemilihan Umum
    44.
    Pasal 297
    Ayat 0
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23/2018
    Kampanye Pemilihan Umum
    45.
    Pasal 298
    Ayat 5
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23/2018
    Kampanye Pemilihan Umum
    46.
    Pasal 30
    Ayat 5
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 373/PP.06-Kpt/05/KPU/V//2018
    Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023
    47.
    Pasal 302
    Ayat 1-3
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum
    48.
    Pasal 303
    Ayat 1-5
    Peraturan Pemerintah No. 32/2018
    Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
    49.
    Pasal 305
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 85/2018
    Pengamanan dan Pengawalan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
    50.
    Pasal 34
    Ayat 3
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 373/PP.06-Kpt/05/KPU/V//2018
    Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Ppemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023
    51.
    Pasal 342
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15/2018
    Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.
    52.
    Pasal 343
    Ayat 0
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1142/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018
    Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
    53.
    Pasal 347
    Ayat 2
    Keputusan Presiden No. 22/2020
    Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Sebagai Hari Libur Nasional
    54.
    Pasal 350
    Ayat 5
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15/2018
    Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
    55.
    Pasal 364
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2019
    Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
    56.
    Pasal 366
    Ayat 2
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2019
    Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
    57.
    Pasal 38
    Ayat 4
    Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 2/2017
    Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu
    58.
    Pasal 381
    Ayat 3
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2019
    Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
    59.
    Pasal 386
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2019
    Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum
    60.
    Pasal 408
    Ayat 1
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4/2019
    Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
    61.
    Pasal 433
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2018
    Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
    62.
    Pasal 450
    Ayat 0
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10/2018
    Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu
    63.
    Pasal 453
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 4/2019
    Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
    64.
    Pasal 455
    Ayat 2
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7/2018
    Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
    65.
    Pasal 457
    Ayat 0
    Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 3/2017
    Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
    66.
    Pasal 459
    Ayat 6
    Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 5/2017
    Tim Pemeriksa Daerah
    67.
    Pasal 465
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2018
    Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
    68.
    Pasal 469
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 27/2018
    Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
    69.
    Pasal 472
    Ayat 6
    Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2018
    Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
    70.
    Pasal 48
    Ayat 1
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 373/pp.06-Kpt/05/KPU/V//2018
    Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023
    71.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 373/PP.06-Kpt/05/KPY/V//2018
    Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode Tahun 2018-2023
    72.
    Pasal 485
    Ayat 6
    Peraturan Mahkamah Agung No. 2/2018
    Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum
    73.
    Pasal 486
    Ayat 11
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 5/2020
    Sentra Penegakan Hukum Terpadu
    74.
    Pasal 565
    Ayat 2
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 19/2017
    Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
    75.
    Pasal 566
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    76.
    Pasal 71
    Ayat 0
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2018
    Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
    77.
    Pasal 82
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 68/2018
    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
    78.
    Pasal 84
    Ayat 0
    Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 245/SDM.05.5.Kpt/05/SJ/IV/2018
    Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
    79.
    Pasal 89
    Ayat 3
    UU No. 11/2006
    - Pemerintahan Aceh - UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta - UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta - UU Nomor 21 Tahun 2001 tahun Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
    80.
    Pasal 9
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3/2018
    Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
    81.
    Pasal 95
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    82.
    Pasal 95
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    83.
    Pasal 96
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9/2017
    Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    84.
    Pasal 96
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9/2017
    Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    85.
    Pasal 97
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11/2020
    Klasifikasi Arsip
    86.
    Pasal 97
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11/2020
    Klasifikasi Arsip
    87.
    Pasal 99
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    88.
    Pasal 99
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
    89.
    Pasal 99
    Ayat 0
    Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8/2020
    Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    No Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK Materi Muatan Sesuai Keputusan MK Putusan MK
    1.
    Pasal 10
    Ayat (3)
    Angka/Huruf -
    tes
    Ada
    tes2
    38/PUU-XVI/2018
    03-05-2018
    [ VIEW ]
    2.
    Pasal 173
    Ayat (1)
    Angka/Huruf -
    isi ayat
    Ada
    bunyi nya
    53/PUU-XV/2017
    21-08-2017
    [ VIEW ]
    3.
    Pasal 173
    Ayat (3)
    Angka/Huruf -
    isi ayat
    Tidak
    53/PUU-XV/2017
    21-08-2017
    [ VIEW ]
    4.
    Pasal 557
    Ayat (2)
    Angka/Huruf -
    testing
    Tidak
    61/PUU-XV/2017
    16-08-2017
    [ VIEW ]
    5.
    Pasal 571
    Ayat -
    Angka/Huruf d
    rererere
    Tidak
    66/PUU-XIV/2017
    06-09-2017
    [ VIEW ]
Anotasi
    No UU Deskripsi Aksi
    1.
    Pasal No. 7/2017
    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa pasal/ayat dalam UU Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini merangkum pasal/ayat dalam UU Pemilu yang dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945, baik dinyatakan inkonstitusional maupun konstitusional bersyarat, yang kemudian ditampilkan bersama dengan undang-undang aslinya. Dokumen ini terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, informasi undang-undang yang melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait, peraturan pelaksana, dan disertai lampiran yang berisi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi atas pasal/ayat yang dibatalkan. Pasal/ayat yang telah dibatalkan oleh MK: 1. Pasal 10 ayat (3) melalui Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018 2. Pasal 170 ayat (1) dan Penjelasannya melalui Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022 3. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 4. Pasal 173 ayat (1) melalui Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 5. Pasal 187 ayat (5) melalui Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 6. Pasal 189 ayat (5) melalui Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 7. Pasal 210 ayat (1) melalui Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 8. Pasal 240 ayat (1) huruf g melalui Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 9. Pasal 348 ayat (9) melalui Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 10. Pasal 383 ayat (2) melalui Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 11. Pasal 557 ayat (2) melalui Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017 12. Pasal 571 huruf d melalui Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017 13. Lampiran I melalui Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018 14. Lampiran II melalui Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 15. Lampiran III melalui Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022
    VIEW

    DOWNLOAD
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI