Pemajuan Kebudayaan


METADATA
Nomor 5
Tahun 2017
Tanggal Penetapan 24 May 2017
Tanggal Pengundangan 29 May 2017
Tanggal Pengundangan 2017-05-29
Abstrak KEBUDAYAAN - PEMAJUAN 2017 UU NO. 5, LN 2017/NO. 104, TLN NO. 6055 , LL SETNEG : 57 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN - Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan; selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia secara menyeluruh dan terpadu, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan. - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, Larangan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan serta penjelasannya. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2017. - Undang-Undang ini terdiri dari 9 Bab dan 61 Pasal. - Penjelasan 26 hlm. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi X
Status
    Tidak ada data
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat (5)
    Peraturan Presiden No. 65/2018
    Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
    2.
    Pasal 12
    Ayat (5)
    Peraturan Presiden No. 65/2018
    Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
    3.
    Pasal 13
    Ayat 7
    Peraturan Presiden No. 65/2018
    Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan
    4.
    Pasal 14
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    5.
    Pasal 15
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    6.
    Pasal 18
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    7.
    Pasal 21
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    8.
    Pasal 23
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    9.
    Pasal 25
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    10.
    Pasal 27
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    11.
    Pasal 29
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    12.
    Pasal 31
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    13.
    Pasal 33
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    14.
    Pasal 34
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    15.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    16.
    Pasal 37
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0/0
    -
    17.
    Pasal 38
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0/0
    -
    18.
    Pasal 40
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    19.
    Pasal 50
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    20.
    Pasal 51
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
    21.
    Pasal 52
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 87/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI