Jasa Konstruksi


METADATA
Nomor 2
Tahun 2017
Tanggal Penetapan 12 January 2017
Tanggal Pengundangan 12 January 2017
Tanggal Pengundangan 2017-01-12
Abstrak JASA KONSTRUKSI 2017 UU NO. 2, LN 2017/NO. 11, TLN NO. 6018, LL SETNEG : 96 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi yang baru. - Dasar hukum Undang-Undang ini Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Januari 2017. - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 106 Pasal. - Penjelasan 96 hlm - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 101 diatur dalam Peraturan Pemerintah. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan.
Lampiran
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi V
Status
  • Mencabut UU - UU No. 18 / 1999
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2021
    Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    2.
    Pasal 102
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    3.
    Pasal 18
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    4.
    Pasal 20
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 14/2021
    Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    5.
    Pasal 25
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    6.
    Pasal 30
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 14/2021
    Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    7.
    Pasal 30
    Ayat (7)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/2020
    Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dana Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi
    8.
    Pasal 31
    Ayat (5)
    Peraturan Menteri No. 0/0
    -
    9.
    Pasal 35
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2021
    Perubahan Atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    10.
    Pasal 36
    Ayat (5)
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 37
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9/2021
    Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan
    12.
    Pasal 38
    Ayat (4)
    Peraturan Presiden No. 16/2018
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    13.
    Pasal 42
    Ayat (6)
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    14.
    Pasal 45
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    15.
    Pasal 51
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    16.
    Pasal 57
    Ayat (6)
    Peraturan Presiden No. 16/2018
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    17.
    Pasal 58
    Ayat (7)
    Peraturan Presiden No. 16/2018
    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    18.
    Pasal 64
    Ayat -
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/2021
    Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan
    19.
    Pasal 65
    Ayat (5)
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    20.
    Pasal 66
    Ayat (2)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/2021
    Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan, dan Penilaian Kegagalan Bangunan
    21.
    Pasal 67
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    22.
    Pasal 68
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/2022
    Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
    23.
    Pasal 69
    Ayat (7)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/2022
    Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
    24.
    Pasal 70
    Ayat (3)
    Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi No. 120/2022
    Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Jasa Konstruksi
    25.
    Pasal 71
    Ayat (6)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/2020
    Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi
    26.
    Pasal 72
    Ayat (4)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/2022
    Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
    27.
    Pasal 74
    Ayat (7)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 8/2022
    Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
    28.
    Pasal 82
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    29.
    Pasal 83
    Ayat (6)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1/2023
    Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
    30.
    Pasal 84
    Ayat (9)
    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 9/2020
    Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
    31.
    Pasal 85
    Ayat (4)
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
    32.
    Pasal 88
    Ayat (7)
    Peraturan Pemerintah No. 22/2020
    Peraturan Pelaksana UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Tidak ada data
Anotasi
    Tidak ada data
PROFIL
TENTANG
SEJARAH
VISI & MISI
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT
BERITA
KONTAK
GALERI
FOTO
VIDEO
DOKUMEN HUKUM
UUD 1945
UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN
INSTRUKSI PRESIDEN
PRODUK HUKUM
PERATURAN DPR
PERATURAN BERSAMA
PERATURAN SEKJEN DPR
MONOGRAFI HUKUM
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
JURNAL PRODIGY
JURNAL NEGARA HUKUM
JURNAL KAJIAN
KETERANGAN DPR MENGENAI PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945
PROCEEDING
KAJIAN DAN ANALISIS PEMANTAUAN PELAKSANAAN UU
ANOTASI UNDANG-UNDANG
INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENGABULKAN
RESUME PUTUSAN MK - MENYATAKAN MENOLAK, TIDAK DAPAT DITERIMA
ANALISIS DAN EVALUASI UU BERDASARKAN PUTUSAN MK
ARTIKEL HUKUM
INFO SINGKAT
ISU SEPEKAN
PUTUSAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
YURISPRUDENSI