Paten

METADATA
Nomor	13
Tahun	2016
Tanggal Penetapan	26 August 2016
Tanggal Pengundangan	26 August 2016
Tanggal Pengundangan	2016-08-26
Abstrak	PATEN 2016 UU NO. 13, LN 2016/NO. 176, TLN. NO. 5922, LL SETNEG : 119 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional sehingga perlu diganti. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Paten yang baru. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - Dalam Undang-undang ini diatur tentang: 1. Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten dapat diajukan secara elektronik. 2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah. 3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor pararel (parallel import) dan provisi bolar (bolar provision). 4. Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya (second. use dan second medical use) atas paten yang sudah habis masa pelindungan public domain) tidak diperbolehkan. 5. Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi patennya. 6. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. 7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. CATATAN: - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Agustus 2016. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang Paten sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. - Undang-undang ini terdiri dari 20 Bab dan 173 Pasal beserta penjelasannya. - Penjelasan 43 hlm
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Komisi III
Panitia Khusus

Status

Mencabut UU - UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 107 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30/2019	Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
2.	Pasal 108 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 0/0	-
3.	Pasal 109 Ayat 3	Peraturan Presiden No. 101/2021	Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Favipiravir
4.	Pasal 120 Ayat 0	Peraturan Presiden No. 77/2020	Tata Cara Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah
5.	Pasal 126 Ayat 4	Peraturan Pemerintah No. 28/2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	Pasal 129 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 28/2019	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7.	Pasal 13 Ayat 6	Peraturan Menteri No. 136/PMK.02//2021	Pedoman Pemberian Imbalan Yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, Dan/Atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman Kepada Pemulia Tanaman
8.	Pasal 168 Ayat 3	Peraturan Menteri No. 0/0	-
9.	Pasal 18 Ayat 0	Peraturan Menteri No. 0/0	-
10.	Pasal 29 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38/2018	Permohonan Paten
11.	Pasal 32 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38/2018	Permohonan Paten
12.	Pasal 33 Ayat 3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38/2018	Permohonan Paten
13.	Pasal 42 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38/2018	Permohonan Paten
14.	Pasal 43 Ayat 3	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38/2018	Permohonan Paten
15.	Pasal 53 Ayat 6	Peraturan Menteri No. 0/0	-
16.	Pasal 56 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38/2018	Permohonan Paten
17.	Pasal 61 Ayat 5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 38/2018	Permohonan Paten
18.	Pasal 66 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2019	Komisi Banding Paten
19.	Pasal 73 Ayat 0	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3/2019	Komisi Banding Paten
20.	Pasal 74 Ayat 5	Peraturan Pemerintah No. 46/2020	Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten
21.	Pasal 80 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 36/2018	Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
22.	Pasal 88 Ayat 5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30/2019	Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten
23.	Pasal 92 Ayat 2	Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 30/2019	Tata Cara Pemberian Lisensi-Wajib Paten

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

No	UU	Deskripsi	Aksi
1.	Pasal No. 13/2016	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Paten) adalah ketentuan yang menjadi landasan pengaturan mengenai Paten, dimana dalam konsideran menimbang pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Paten merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas Wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU Paten beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dan peraturan pelaksananya.	VIEW DOWNLOAD

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Paten