JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BIRO HUKUM DAN PENGADUAN MASYARAKAT
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

METADATA
Nomor	32
Tahun	2000
Tanggal Penetapan	20 December 2000
Tanggal Pengundangan	20 December 2000
Tanggal Pengundangan	2000-12-20
Abstrak	SIRKUIT TERPADU - TATA LETAK - DESAIN 2000 UU NO. 32, LN 2000 / NO. 244, TLN. NO. 4046, LL SETKAB : 17 HLM UNDANG-UNDANG TENTANG DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU - Untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual.Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dengan membentuk Undang-Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Lingkup Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pengalihan Hak Dan Lisensi, Pembatalan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Penyelesaian Sengketa, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana. CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 20 Desember 2008. - Undang-Undang ini terdiri dari 10 Bab dan 43 Pasal. - Penjelasan - hlm.
Lampiran

Bidang

Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
Komisi III

Status

Tidak ada data

Peraturan Pelaksanaan (Perlak)

No	Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan	Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang)	Keterangan
1.	Pasal 10 Ayat 7	Peraturan Pemerintah No. 9/2006	Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
2.	Pasal 13 Ayat -	Peraturan Pemerintah No. 2/2005	Konsultan Hak Kekayaaan Intelektual
3.	Pasal 13 Ayat -	Peraturan Presiden No. 84/2006	Tata Cara Pengangkatan Konsultan Hak Kekayaaan Intelektual
4.	Pasal 22 Ayat 2	Peraturan Pemerintah No. 9/2006	Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5.	Pasal 28 Ayat 3	Peraturan Pemerintah No. 36/2018	Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual
6.	Pasal 37 Ayat 1	Peraturan Pemerintah No. 9/2006	Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
7.	Pasal 37 Ayat 2	Keputusan Presiden No. 0/0	Belum ditetapkan

Materi yang dibatalkan Putusan MK

Tidak ada data

Anotasi

Tidak ada data